Selamat Datang dalam Sebuah Ruang Interaksi

2011-01-08T01:33:00.000-08:00

Buku ini diterbitkan oleh Puspa Swara, membahas hukum ketenagakerjaan dengan bahasa dan disertai contoh sehari-hari berikut pembahasan hukumnya sehingga memudahkan pembaca yang masih awam untuk memahami peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Harganya tidak terlalu mahal, masih di bawah Rp. 50.000,-

Belajar dari "Nasionalisasi" Migas Venezuela

2010-08-13T08:31:00.000-07:00

Oleh WANDY N TUTUROONG

(Bergiat di Lembaga Kajian dan Penerbitan ALA Solidarity [Asia, Latin America, and Africa Solidarity])

Sosialisme yang "lahir kembali" di Amerika Latin tak terlepas dari upaya "nasionalisasi" minyak dan gas yang dipelopori Hugo Chavez di Venezuela dan Evo Morales di Bolivia.

Di Venezuela, perusahaan migas negara, PDVSA, yang selalu merugi, pada tahun 2004 berpendapatan sebesar 64,5 miliar dollar AS sebagai dampak awal nasionalisasi. Tahun berikutnya, perusahaan ini menyumbang negara sebesar 10,3 miliar dollar AS, termasuk pajak, royalti, serta program- program sosial.

Dengan selesainya sertifikasi cadangan minyak terbesarnya di Sungai Orinoco, Venezuela sekarang menjadi produsen minyak terbesar di dunia setelah menambah cadangan minyaknya dari 77 miliar barrel menjadi 312 miliar barrel, melampaui cadangan minyak terbesar dunia di Arab Saudi sebesar 260 miliar barrel.

Apa rahasia sukses nasionalisasinya Chavez? Ini bukan nasionalisasi buta, melainkan renegosiasi yang menguntungkan negara ataupun asing meskipun porsi kepemilikan negara menjadi lebih besar, mencapai 60 persen. Dengan model kerja sama ini dan dengan cadangan minyak yang sangat menjanjikan di Orinoco, wajar jika perusahaan-perusahaan asing, kecuali ExxonMobil, bisa menerima renegosiasi yang ditawarkan Chavez.

Sementara itu, ExxonMobil sebagai perusahaan swasta migas terbesar di dunia yang membawa kasus ini ke arbitrase internasional harus gigit jari karenapada pertengahan Maret 2008Royal Court of Justice di London memenangkan PDVSA.

Keberanian Chavez melakukan renegosiasi pun didahului dengan penyelidikan yang mendalam. Setelah Chavez memperkenalkan Undang-Undang Hidrokarbon baru (2001), dia memerintahkan kajian legal untuk menyelidiki berbagai penyimpangan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan sektor migas.

Tak mudah untuk melakukannya. Perlawanan dilakukan oleh oligarki bisnis dan politik yang waktu itu menguasai PDVSA. Mereka bahkan mendalangi kudeta militer sayap kanan terhadap Chavez tanggal 11 April 2002.

Kajian legal

Hasil kajian legal tentang bisnis perminyakan menyingkap praktik pengelolaan migas yang sangat merugikan negara, tetapi menguntungkan perusahaan- perusahaan multinasional. Mulai dari regulasi hingga operasi.

Pertama, pembajakan substansi undang-undang. Ditemukan upaya sistematik untuk memutarbalikkan substansi dari berbagai undang-undang dan regulasi migas di Venezuela. Kontrol negara atas migas dipreteli. Negara bahkan tidak harus memiliki saham sama sekali.

Kedua, penghilangan peran negara dalam penetapan harga. Negara bukan saja tidak punya kontrol atas harga, tetapi juga terhadap penilaian atas royalti dan pajak pendapatan yang menjadi hak negara.

Ketiga, penghilangan potensi pemasukan bagi negara dengan dalih privatisasi. Dengan alasan internasionalisasi dan privatisasi, dilakukan akuisisi terhadap sejumlah sistem penyulingan minyak internasional, khususnya Citgo di AS pada tahun 1986. Namun, yang terjadi adalah kepemilikan silang menyulitkan negara untuk mengetahui berapa besar hak yang seharusnya diperoleh.

Bersembunyi di balik "rahasia perusahaan", berbagai keanehan terjadi, mulai dari diskon terhadap harga minyak mentah, penghapusan royalti negara karena adanya diskon tadi, hingga penggunaan pendapatan dari ekspor minyak sebagai jaminan atas utang yang dimiliki anak perusahaan PDVSA (Citgo).

Lalu, sejak tahun 1989 PDVSA mengonsolidasikan rekening-rekeningnya dengan basis global, yang mengakibatkan semua biaya "internasionalisasi" tadi dijadikan alasan agar dapat mengurangi pajak pendapatan bagi negara. Singkatnya, opportunity costs yang dihibahkan PDVSA bagi mitra-mitra asingnya mencapai 1,03 dollar AS per barrel atau secara total pada tahun 2004 mencapai 11,4 miliar dollar AS.

Keempat, manipulasi izin operasional perusahaan-perusahaan jasa perminyakan. Perusahaan jasa biasa, misalnya, kemudian dijadikan produsen minyak.

Kelima, keganjilan penyelenggaraan outsourcing. Semula untuk pengelolaan ladang-ladang minyak yang kurang produktif, tetapi belakangan diperlebar ke ladang-ladang yang masih aktif.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 2003, jasa yang harus dibayarkan kepada perusahaan-perusahaan kontraktor ini rata-rata 18,17 dollar AS per barrel atau mencapai 52 persen dari harga jual minyak Venezuela saat itu. Padahal, jika melakukan sendiri, PDVSA hanya perlu biaya sekitar empat dollar AS per barrel!

Keenam, ketidakadilan perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama, khususnya dalam mengelola minyak mentah di Orinoco, menempatkan PDVSA dan negara dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Selain kepemilikan saham PDVSA yang minoritas, royalti yang seharusnya diterima negara pun ditekan dari 16,3 persen menjadi tinggal 1 persen dan pajak pendapatannya pun sama dengan pajak nonminyak yang hanya sebesar 34 persen.

Ketujuh, sabotase sistematik dokumen-dokumen perjanjian kerja sama. Dua buah proyek dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani tahun 1993 adalah Sincor dan Petrozuata. Rekanan dalam proyek Sincor adalah Total dengan saham 47 persen, Statoil (15 persen) dan PDVSA (38 persen). Sementara dalam Petrozuata, ConocoPhillip memegang 50,1 persen saham dan PDVSA memegang sisanya, sebesar 49,9 persen.

Dalam proyek Sincor semestinya produksi yang diizinkan hanya 114.000 barrel per hari, tetapi kenyataannya 210.000-250.000 barrel per hari. Selain itu, luas wilayah eksploitasi yang semestinya hanya 250 kilometer persegi dengan jumlah cadangan minyak sebesar 1,5 miliar barrel telah diperluas secara ilegal menjadi 324 kilometer persegi dengan jumlah cadangan sebesar 2,5 miliar barrel. Ini pun dengan rencana lanjutan untuk memperluasnya lagi dengan tambahan wilayah eksploitasi 170 kilometer persegi.

Berbagai resep kerja sama canggih yang ditawarkan mitra-mitra asing PDVSA bermuara pada dua kerugian utama negara, yakni (1) terkurasnya sumber daya alam tak terbarukan, dan (2) hilangnya potensi pendapatan negara dari sisi fiskal berupa royalti, pajak pendapatan, pajak ekspor, serta dividen. Berkurangnya pendapatan fiskal dari minyak selama sepuluh tahun (1993 hingga 2002) dibandingkan dengan 17 tahun sebelumnya (1976-1992) mencapai 34 miliar dollar AS atau berkurang 3,4 miliar dollar AS per tahun.

Sekarang, pendapatan dari bidang migas di Venezuela sudah transparan. Kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat pun diperjelas. PDVSA bahkan sekarang berhasil menjadi perusahaan migas nomor tiga terbesar di dunia (setelah Exxon dan Chevron) dan menawarkan minyak murah untuk kebutuhan warga miskin di New York, Alaska, dan London.

Sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan demikian, pertanyaannya sekarang adalah: mungkinkah hal semacam itu juga terjadi di Indonesia yang masih "mustahil" ini?

Keterangan:

Tulisan ini pernah dimuat harian Kompas

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/07/01430548/belajar.dari.nasionalisasi.migas.venezuela

Renungan untuk menyambut Ramadhan. Semoga kita bisa mengambil hikmah seluas-luasnya. Selamat membaca, Saudaraku!

2010-08-10T22:56:00.001-07:00

Sebuah re-posting tulisan dari sebuah milis, yang mungkin layak dijadikan renungan di tengah gegap gempita Ramadhan...

Bocah Misterius

Bocah itu menjadi pembicaraan di kampung Ketapang. Sudah tiga hari ini ia mondar-mandir keliling kampung. Ia menggoda anak-anak sebayanya, menggoda anak-anak remaja diatasnya, dan bahkan orang-orang tua. Hal ini bagi orang kampung sungguh menyebalkan. Yah, bagaimana tidak menyebalkan, anak itu menggoda dengan berjalan kesana kemari sambil tangan kanannya memegang roti isi daging yang tampak coklat menyala.

Sementara tangan kirinya memegang es kelapa, lengkap dengan tetesan air dan butiran-butiran es yang melekat di plastik es tersebut. Pemandangan tersebut menjadi hal biasa bila orang-orang kampung melihatnya bukan pada bulan puasa!

Tapi ini justru terjadi di tengah hari pada bulan puasa! Bulan ketika banyak orang sedang menahan lapar dan haus. Es kelapa dan roti isi daging tentu saja menggoda orang yang melihatnya. Pemandangan itu semakin bertambah tidak biasa, karena kebetulan selama tiga hari semenjak bocah itu ada, matahari di kampung itu lebih terik dari biasanya.

Luqman mendapat laporan dari orang-orang kampung mengenai bocah itu. Mereka tidak berani melarang bocah kecil itu menyodor-nyodorkan dan memperagakan bagaimana dengan nikmatnya ia mencicipi es kelapa dan roti isi daging tersebut. Pernah ada yang melarangnya, tapi orang itu kemudian dibuat mundur ketakutan sekaligus keheranan.

Setiap dilarang, bocah itu akan mendengus dan matanya akan memberikan kilatan yang menyeramkan. Membuat mundur semua orang yang akan melarangnya.

Luqman memutuskan akan menunggu kehadiran bocah itu. Kata orang kampung, belakangan ini, setiap ba’da zuhur, anak itu akan muncul secara misterius. Bocah itu akan muncul dengan pakaian lusuh yang sama dengan hari-hari kemarin dan akan muncul pula dengan es kelapa dan roti isi daging yang sama juga!

Tidak lama Luqman menunggu, bocah itu datang lagi. Benar, ia menari-nari dengan menyeruput es kelapa itu. Tingkah bocah itu jelas membuat orang lain menelan ludah, tanda ingin meminum es itu juga.
Luqman pun lalu menegurnya… Cuma, ya itu tadi, bukannya takut, bocah itu malah mendelik hebat dan melotot, seakan-akan matanya akan keluar.

"Bismillah...", ucap Luqman dengan kembali mencengkeram lengan bocah itu. Ia kuatkan mentalnya. Ia berpikir,kalau memang bocah itu bocah jadi-jadian, ia akan korek keterangan apa maksud semua ini.
Kalau memang bocah itu bocah beneran pun, ia juga akan cari keterangan, siapa dan dari mana sesungguhnya bocah itu.

Mendengar ucapan “bismillah” itu, bocah tadi mendadak menuruti tarikan tangan Luqman. Luqman pun menyentak tangannya, menyeret dengan halus bocah itu, dan membawanya ke rumah. Gerakan Luqman diikuti dengan tatapan penuh tanda tanya dari orang-orang yang melihatnya.

"Ada apa Tuan melarang saya meminum es kelapa dan menyantap roti isi daging ini? Bukankah ini kepunyaan saya? tanya bocah itu sesampainya di rumah Luqman, seakan-akan tahu bahwa Luqman akan bertanya tentang kelakuannya."

Matanya masih lekat menatap tajam pada Luqman.

"Maaf ya, itu karena kamu melakukannya dibulan puasa", jawab Luqman dengan halus, "apalagi kamu tahu, bukankah seharusnya kamu juga berpuasa? Kamu bukannya ikut menahan lapar dan haus, tapi malah menggoda orang dengan tingkahmu itu..."

Sebenarnya Luqman masih akan mengeluarkan uneg-unegnya, mengomeli anak itu. Tapi mendadak bocah itu berdiri sebelum Luqman selesai. Ia menatap Luqman lebih tajam lagi.

"Itu kan yang kalian lakukan juga kepada kami semua! Bukankah kalian yang lebih sering melakukan hal ini ketimbang saya..?! Kalian selalu mempertontonkan kemewahan ketika kami hidup di bawah garis kemiskinan pada sebelas bulan di luar bulan puasa?"

"Bukankah kalian yang lebih sering melupakan kami yang kelaparan, dengan menimbun harta sebanyak-banyaknya dan melupakan kami? Bukankah kalian juga yang selalu tertawa dan melupakan kami yang sedang menangis?"

"Bukankah kalian yang selalu berobat mahal bila sedikit saja sakit menyerang, sementara kalian mendiamkan kami yang mengeluh kesakitan hingga kematian menjemput ajal..?!"

"Bukankah juga di bulan puasa ini hanya pergeseran waktu saja bagi kalian untuk menahan lapar dan haus?"

"Ketika bedug maghrib bertalu, ketika azan maghrib terdengar, kalian kembali pada kerakusan kalian!?"

Bocah itu terus saja berbicara tanpa memberi kesempatan pada Luqman untuk menyela. Tiba-tiba suara bocah itu berubah. Kalau tadinya ia berkata begitu tegas dan terdengar sangat menusuk, kini ia bersuara lirih, mengiba.

"Ketahuilah Tuan.., kami ini berpuasa tanpa ujung, kami senantiasa berpuasa meski bukan waktunya bulan puasa, lantaran memang tak ada makanan yang bisa kami makan. Sementara Tuan hanya berpuasa sepanjang siang saja."

"Dan ketahuilah juga, justru Tuan dan orang-orang di sekeliling Tuan lah yang menyakiti perasaan kami dengan berpakaian yang luar biasa mewahnya, lalu kalian sebut itu menyambut Ramadhan dan Idul Fitri?"

"Bukankah kalian juga yang selalu berlebihan dalam mempersiapkan makanan yang luar biasa bervariasi banyaknya, segala rupa ada, lantas kalian menyebutnya dengan istilah menyambut Ramadhan dan Idul Fitri?"

"Tuan.., sebelas bulan kalian semua tertawa di saat kami menangis, bahkan pada bulan Ramadhan pun hanya ada kepedulian yang seadanya pula."

"Tuan.., kalianlah yang melupakan kami, kalianlah yang menggoda kami, dua belas bulan tanpa terkecuali termasuk di bulan ramadhan ini. Apa yang telah saya lakukan adalah yang kalian lakukan juga terhadap orang-orang kecil seperti kami!"

"Tuan.., sadarkah Tuan akan ketidakabadian harta? Lalu kenapakah kalian masih saja mendekap harta secara berlebih?"

"Tuan.., sadarkah apa yang terjadi bila Tuan dan orang-orang sekeliling Tuan tertawa sepanjang masa dan melupakan kami yang semestinya diingat?"

"Bahkan, berlebihannya Tuan dan orang-orang di sekeliling Tuan bukan hanya pada penggunaan harta, tapi juga pada dosa dan maksiat.. Tahukah Tuan akan adanya azab Tuhan yang akan menimpa?"

"Tuan.., jangan merasa aman lantaran kaki masih menginjak bumi. Tuan, jangan merasa perut 'kan tetap kenyang lantaran masih tersimpan pangan untuk setahun, jangan pernah merasa matahari tidak akan pernah menyatu dengan bumi kelak."

Entahlah apa yang ada di kepala dan hati Luqman. Kalimat demi kalimat meluncur deras dari mulut bocah kecil itu tanpa bisa dihentikan. Dan hebatnya, semua yang disampaikan bocah tersebut adalah benar adanya! Hal ini menambah keyakinan Luqman, bahwa bocah ini bukanlah bocah sembarangan.

Setelah berkata pedas dan tajam seperti itu, bocah itu pergi begitu saja meninggalkan Luqman yang dibuatnya terbengong-bengong.

Di kejauhan, Luqman melihat bocah itu menghilang bak ditelan bumi.
Begitu sadar, Luqman berlari mengejar ke luar rumah hingga ke tepian jalan raya kampung Ketapang. Ia edarkan pandangan ke seluruh sudut yang bisa dilihatnya, tapi ia tidak menemukan bocah itu.
Di tengah deru nafasnya yang memburu, ia tanya semua orang di ujung jalan, tapi semuanya menggeleng bingung. Bahkan, orang-orang yang menunggu penasaran di depan rumahnya pun mengaku tidak melihat bocah itu keluar dari rumah Luqman!

Bocah itu benar-benar misterius! Dan sekarang ia malah menghilang! Luqman tidak mau main-main. Segera ia putar langkah, balik ke rumah. Ia ambil sajadah, sujud dan bersyukur. Meski peristiwa tadi irasional, tidak masuk akal, tapi ia mau meyakini bagian yang masuk akal saja. Bahwa memang betul adanya apa yang dikatakan bocah misterius tadi.

Bocah tadi memberikan pelajaran yang berharga, betapa kita sering melupakan orang yang seharusnya kita ingat, yaitu mereka yang tidak berpakaian, mereka yang kelaparan, dan mereka yang tidak memiliki penghidupan yang layak.

Bocah tadi juga memberikan Luqman pelajaran bahwa seharusnya mereka yang sedang berada di atas, yang sedang mendapatkan karunia Allah, jangan sekali-kali menggoda orang kecil, orang bawah, dengan berjalan membusungkan dada dan mempertontonkan kemewahan yang berlebihan.

Marilah berpikir tentang dampak sosial yang akan terjadi bila kita terus menjejali tontonan kemewahan, sementara yang melihatnya sedang membungkuk menahan lapar.

Luqman berterima kasih kepada Allah yang telah memberikannya hikmah yang luar biasa.

Luqman tidak mau menjadi bagian yang Allah sebut mati mata hatinya.

Sekarang yang ada dipikirannya sekarang, entah mau dipercaya orang atau tidak, ia akan mengabarkan kejadian yang dialaminya bersama bocah itu sekaligus menjelaskan hikmah kehadiran bocah tadi kepada semua orang yang dikenalnya, kepada sebanyak-banyaknya orang.

Kejadian bersama bocah tadi begitu berharga bagi siapa saja yang menghendaki bercahayanya hati. Pertemuan itu menjadi pertemuan yang terakhir. Sejak itu Luqman tidak pernah lagi melihatnya, selama-lamanya. Luqman rindu kalimat-kalimat pedas dan tudingan-tudingan yang memang betul adanya. Luqman rindu akan kehadiran anak itu agar ada seseorang yang berani menunjuk hidungnya ketika ia salah.

Saudaraku para pembaca yang budiman,

Kewajiban menunaikan ibadah puasa mempunyai dimensi makna yang luas. Diantaranya:

sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT;
untuk membentuk kesalehan sosial karena dengan merasakan lapar diharapkan kita mampu mempunyai empati dan simpati terhadap sesama.
untuk kesehatan jiwa dan raga,
kawah candra di muka untuk membangun kepribadian yang terkontrol dan terukur karena esensi berpuasa salah satunya ialah mengendalikan hawa nafsu

Perintah menunaikan puasa di bulan Ramadhan bertalian erat dengan perintah untuk berzakat, bersodaqah dan beramal lainnya kepada sesama manusia, serta bertalian erat dengan sejumlah sabda Nabi Muhammad SAW. “Belum sempurna iman seseorang jika tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan, sementara ia tidak”, dan “Belum sempurna iman seseorang jika tidak menyayangi sesamanya seperti menyayangi dirinya sendiri”—pada konteks perburuhan misalnya hal tersebut teraktualisasi oleh perintah untuk memberikan upah dan makan kepada pembantu kita sesuai dengan makanan yang kita makan. Selain hadits-hadits tersebut, tentu juga terkait dengan banyak hadits lain yang berdimensi sosial.

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin” (QS. Al-Maa’uun: 1-3)

Berkaitan dengan salah satu dimensi perintah puasa adalah untuk membentuk kesalehan sosial terhadap sesama, terutama saudara kita yang miskin (dalam hal ini termasuk fakir), mengantarkan kita untuk kemudian membincangkan soal kemiskinan.

Kemiskinan bukan hanya terkait masalah kultural, melainkan masalah yang diakibatkan oleh sistem. Karena itu di dalam Al-Qur’an terdapat istilah “duafa” dan “mustada’afin”. Duafa lebih berarti pada misalnya orang lanjut usia yang hampir tidak mampu bekerja lagi sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, orang-orang yang difabel—baik karena bawaan maupun tidak, anak-anak yatim/piatu dan yatim-piatu. Sementara mustadha’afin berkaitan dengan miskinnya manusia-manusia di usia produktif dan tenaga-tenaga produktif akibat dari persoalan sistem dan struktur sosial yang berlaku, misalnya adalah budak, buruh (industri, tani dan perkebunan), nelayan kecil, petani gurem, PKL, dsb.

Persoalan kemiskinan, utamanya “mustadha’afin”, berkaitan dengan mode produksi di dalam masyarakat dan penguasaan atas alat produksi, yaitu terbaginya masyarakat ke dalam dua kelas: 1). pemilik alat produksi; dan 2). Bukan pemilik alat produksi. Dengan demikian, upaya penyelesaian kesengsaraan akibat kemiskinan, khususnya yang “mustadha’afin”, memerlukan perubahan struktur dan sistem yang berlaku di masyarakat.

Islam adalah agama yang dihadirkan ke muka bumi untuk memenuhi panggilan kemanusiaan dan keadilan. Lahirnya Islam sangat terkait dengan konteks historis (kesejarahan) umat manusia pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Ajaran Islam harus berpijak pada bumi praksis karena agama ini hadir untuk menyikapi segala problem sosial yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Seorang Muslim yang sejati adalah dia yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan menjalankan seluruh ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan yang nyata. Kata dan perbuatan adalah dua hal yang sangat ditekankan dalam Islam.

Selamat menjalankan ibadah puasa..

PUTUSAN PTUN: AGENDA POLITIK UPAH MURAH DAN PROBLEM BAGI BURUH

2010-02-24T20:51:00.001-08:00

Oleh: Gayuh Arya Hardika

Upah adalah sesuatu yang sangat pokok bagi buruh karena upah menentukan kemampuan seorang buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada konteks ini, keberadaan besaran ketentuan upah minimum adalah bagian tidak terpisahkan dari persoalan upah yang melilit buruh. Besaran ketentuan upah minimum, selain menjadi faktor utama kemampuan daya beli seorang buruh lajang yang bekerja kurang dari satu tahun, juga menjadi faktor yang memengaruhi besaran upah sundulan.

Kebijakan upah minimum dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan di tingkat regulasi, khususnya soal komponen upah. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak membawa perubahan terhadap peningkatan atau perbaikan kesejahteraan kaum buruh. Ini karena perubahan tersebut tidak menyentuh substansi, tetapi hanya bersifat formal. Hanya sekedar berubah nama saja. Dari yang dulunya berdasarkan pada “Kebutuhan Fisik Minimum”, “Kebutuhan Hidup Minimum”, dan kemudian “Kebutuhan Hidup Layak”, secara kualitas tidak mengalami perubahan. Upah buruh tetaplah murah.

Itu semua terjadi karena rezim yang berkuasa dari dulu hingga sekarang adalah rezim politik upah murah. Perubahan kebijakan di tataran regulasi hanya untuk memperhalus praktek politik upah murah di Indonesia.

Keberadaan China-Asean Free Trade Agreement (CAFTA) yang berdampak pada semakin mudahnya barang-barang dari China dan negara-negara Asean masuk ke Indonesia berpotensi melemahkan daya saing industri yang ada di Indonesia telah memberikan momentum pemberlakuan politik upah murah secara terang-terangan dan brutal. Murahnya upah buruh dianggap akan menjaga daya saing industri Indonesia dalam bersaing di pasar.

Tentu pemikiran yang demikian itu adalah kesesatan berpikir yang nyata! Upah buruh Indonesia bukanlah tertinggi dan bukan pula termasuk kategori tinggi. Sedangkan di sisi yang lain, persoalan lemahnya ketahanan industri dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang utama adalah infrastruktur, proses perizinan, pungutan liar, dan lainnya yang semuanya itu berujung pada ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Sehingga apabila hendak memperkuat daya saing industri, seharusnya yang diperlukan adalah pembenahan hal-hal yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Politik Upah Murah Melalui Putusan Pengadilan

Selain regulasi pengupahan di Indonesia yang secara kualitatif mengimplementasikan standar kesejahteraan yang rendah, upaya perwujudan upah murah secara massif juga dijalankan melalui mekanisme peradilan (judicial mechanism). Pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, di Jawa Timur dan daerah-daerah lainnya upah minimum digugat oleh Apindo ke PTUN dan Pengadilan Negeri.

Peradilan upah yang terjadi tersebut pada dasarnya konspirasi antara penguasa dengan pemilik modal. Karena mereka kesulitan menghadapi tekanan kekuatan buruh, mereka kemudian meminjam tangan pihak ketiga, yaitu pengadilan, untuk mewujudkan upah yang lebih murah lagi. Konstruksi yang dibangun oleh kolaborasi antara penguasa dengan pemilik modal adalah dengan di bawa ke ranah pengadilan, buruh akan kesulitan untuk mengakses dan melakukan campur tangan akibat dari berbelitnya proses peradilan yang tidak dipahami oleh buruh. Dalam hal ini, penguasa sebagai tergugat hanya bertindak minimalis, yang penting kelihatan seolah-olah bertindak.

Kasus Batam

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 456 tahun 2009 tentang UMK Batam tahun 2010 digugat oleh Apindo ke PTUN Pekanbaru sesaat setelah diterbitkan. Dalam jangka waktu 3 minggu, PTUN Pekanbaru sdh mengeluarkan putusan yang isinya membatalkan SK UMK Batam 2010. Selama proses di PTUN, gubernur sama sekali tidak memberitahu, apalagi melibatkan buruh, padahal dalam hal ini buruh sangat berkepentingan terhadap UMK. Gubernur berargumen bahwa menurut UU PTUN, tidak ada kewajiban untuk melibatkan pihak ketiga yang berkepentingan (dalam hal ini adalah melibatkan buruh).

Pada sisi lain, keberadaan upaya perlawanan bagi pihak ketiga yang berkepentingan dan dirugikan oleh putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang sebelumnya diatur dalam Pasal 118 UU No. 5/1986 telah dihapuskan. Sehingga apabila telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kita—hampir—tidak bisa berbuat apa-apa secara hukum. Artinya, apabila dalam PTUN gubernur dikalahkan dan gubernur tidak mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan, maka putusan PTUN tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, upaya banding adalah upaya hukum terakhir karena putusan banding tidak bisa diajukan kasasi. Artinya, apabila gubernur mengajukan banding tetapi tidak dengan serius sehingga hasilnya tetaplah kalah, maka secara otomatis putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila hal tersebut sampai terjadi, maka selanjutnya, kita akan terjebak dalam situasi yang tidak menentu. Kita akan terpaksa menyetujui upah yang diusulkan oleh Apindo karena jika melakukan perundingan upah lagi, dan jika hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh Apindo, maka kemungkinan besar Apindo akan menggugat lagi dengan alasan upah tersebut ditetapkan dalam periode melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh UU No. 13/2003—dengan kata lain, ketentuan upah yang baru ini bisa dikualifikasikan cacat formal mengingat tidak ada aturan yang menjelaskan bagaimana mekanisme atau tindakan yang boleh/harus diambil apabila tenggang waktu penerbitan ketentuan UMP/K terlambat dari waktu yang ditentukan oleh UU No. 13/2003.

Secara prinsipil, sebenarnya PTUN tidak berwenang mengadili SK UMK mengingat ketentuan UMK tersebut bukanlah beschiking, melainkan regeling (peraturan). Artinya secara teoritis kita tetap bisa memasalahkan putusan yang telah inkracht tersebut dengan alasan kompetensi absolut, hakim telah melampaui wewenang (ultra vires). Tetapi karena untuk membatalkan putusan yang telah inkracht tersebut perlu proses dari awal yang kemungkinan akan memakan waktu yang lama, itu pun dengan syarat MA mendengar dan mengabulkan tuntutan kita untuk memeriksa dan membatalkan putusan a quo, maka itu akan menguras energi kita. Belum lagi, tentunya dengan putusan yang telah inkracht tersebut akan membawa dampak yang luar biasa di lapangan.

Jika Apindo berhasil dalam kasus Batam, maka tentu pola yang serupa juga akan diterapkan di daerah-daerah lain! Dan, politik upah murah pun dijalankan dengan legitimasi hukum!

MENYOAL PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DALAM KASUS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH APINDO ATAS UPAH MINIMUM DI JAWA TIMUR

2009-10-25T22:19:00.000-07:00

Oleh: Gayuh Arya Hardika, S.H.

Bulan Oktober ini, Provinsi Jawa Timur memberikan kejutan baru untuk kita. Provinsi Jawa Timur nampaknya selalu memberikan “terobosan” hukum dalam bidang perburuhan. Pertama adalah “terobosan” dijatuhkannya hukuman pidana kepada General Manager PT King Jim Indonesia dengan menggunakan UU No. 21 tahun 2000 karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kegiatan yang menghalang-halangi kebebasan berserikat bagi buruh. Sebagai pengingat saja, kasus PT King Jim Indonesia, antara putusan PN, PT dan MA semuanya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana melanggar UU No. 21 tahun 2000.

Terobosan yang kedua adalah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada bulan ini. Putusan tersebut menyatakan bahwa (proses penetapan) upah minimum provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur melawan hukum. Putusan tersebut menganulir putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur.

Putusan ini walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) tetapi membawa konsekuensi yang luas. Di perusahaan yang memberikan upah kepada buruhnya sesuai dengan besaran upah minimum, ataupun kenaikan upah sundulan reguler yang jumlah kenaikannya menggunakan persentase tetap dari upah minimum yang berlaku membuat buruh tidak berani menuntut kenaikan upah di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebenarnya banyak perusahaan yang bersedia membayar upah sesuai dengan keputusan gubernur yang digugat oleh Apindo tersebut, akan tetapi mereka menyaratkan bahwa apabila kemudian ternyata pengadilan mengabulkan gugatan Apindo, mereka meminta buruh untuk mengembalikan sisa kelebihan upah yang mereka terima.

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Secara teoritis, suatu perbuatan yang disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig daad) harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan yang melawan hukum. Artinya, perbuatan tersebut dapat berupa: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyek lain, atau melanggar kepatutan. Kedua, adanya kesalahan dari yang melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur kesalahan ini merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan masalah tuntutan ganti rugi. Ia menentukan apakah tuntutan ganti rugi layak dibebankan sepenuhnya kepada si pelaku, ataukah cukup hanya sebagian, atau malahan tidak sama sekali.

Ketiga, adanya kerugian atau menimbulkan kerugian yang diderita oleh subyek lain. Keempat, ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Kerugian tersebut bisa merupakan kerugian materiil, bisa juga kerugian immateriil. Atau bisa kedua-duanya, kerugian materiil dan kerugian immateriil. Empat unsur tersebut sifatnya kumulatif, harus terpenuhi semuanya untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdata.

Ditinjau dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, pertanyaan yang layak untuk dikemukakan ialah apakah penetapan upah minimum yang nilainya di atas nilai KHL yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan bertentangan dengan kewajiban hukum gubernur? Dan, apakah pengusaha dirugikan oleh keputusan gubernur Jawa Timur tentang upah minimum di Jawa Timur tahun 2009 itu?

Menurut UU No. 13 tahun 2003, penentuan dan penetapan upah minimum adalah wewenang gubernur. Memang gubernur di dalam menetapkan upah minimum harus dengan memperhatikan rekomendasi nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diberikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) dan/atau bupati/walikota. Namun di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada bunyi satu ketentuan yang mewajibkan bahwa besaran upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur harus sama dengan rekomendasi nilai KHL yang diberikan oleh Depeprov dan/atau bupati/walikota. Frase “dengan memperhatikan” bisa diartikan bahwa besaran upah minimum bisa di bawah atau di atas besaran nilai KHL yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan.

Di dalam konstitusi kita telah disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005 juga telah disebutkan bahwa setiap manusia berhak atas hidup layak.

Selain itu, dalam Pasal 88 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 disebutkan “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sementara tentang kebijakan upah minimum, Pasal 89 ayat (2) menyebutkan bahwa kebijakan upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Adanya kata “diarahkan” memberi arti bahwa besaran upah minimum secara bertahap harus menuju terwujudnya upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (2) tersebut, dari tahun ke tahun keputusan tentang upah minimum harus mengalami peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Peningkatan kuantitas dan kualitas di sini bukan keputusannya, melainkan kebijakan upah minimum yang diputuskan.

Keputusan besaran upah minimum yang lebih tinggi dari rekomendasi Depeprov maupun bupati/walikota bukan merupakan bentuk pelanggaran kewajiban dari pemerintah. Pasal 88 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 secara jelas menyebutkan “untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan […], pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”.

Dengan demikian jelas putusan PT Jawa Timur yang mengabulkan pengajuan banding oleh Apindo atas putusan PN Surabaya adalah sebuah putusan yang bisa dikatakan tidak tepat.

Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan

Di dalam doktrin ilmu hukum, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim setidaknya harus memuat tiga hal, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak dapat hanya bertujuan mewujudkan kepastian hukum dan mengabaikan kemanfaatan serta rasa keadilan. Ketiga hal ini seyogyanya harus seimbang di dalam sebuah putusan. Apakah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur ini sudah memuat tiga nilai tersebut?

Pertama, soal kepastian hukum. Putusan PT Jatim dalam hal ini justru merusak kepastian hukum soal upah minimum. Akibat dari adanya Putusan PT Jawa Timur tersebut, tidak ada kepastian berapa nilai atau besaran upah minimum yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur di tahun 2009.

Putusan PT Jatim ini alih-alih memberikan kepastian hukum, justru malah membuat bingung para pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan penetapan upah minimum. Membuat aspek hukum pengupahan khususnya mekanisme penetapan upah minimum di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi rancu.

Selain itu, keberadaan Putusan PT Jatim, termasuk putusan selanya yang memerintahkan menunda keberlakuan ketentuan upah minimum 2009 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, telah menyebabkan “kekosongan” ketentuan upah minimum tahun 2009.

Kedua, kemanfaatan. Putusan yang dijatuhkan hakim, secara konseptual harus membawa kemanfaatan. Nilai kemanfaatan tersebut bukan hanya untuk pihak yang berperkara, melainkan juga kepada masyarakat luas. Putusan PT Jawa Timur jika ditinjau dari nilai kemanfaatan terlihat hanya memberikan kemanfaatan kepada pihak pengusaha saja. Upah minimum berkaitan dengan kondisi kehidupan buruh. Berkaitan dengan hak buruh untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari.

Berubahnya besaran upah minimum ke arah yang lebih tinggi bukan berarti upah buruh tersebut mengalami kenaikan, melainkan hanya mengalami sedikit penyesuaian. Hal ini karena nilai tukar riil upah yang diterima buruh sama saja dengan sebelumnya. Bahkan nilai tukar riil upah buruh cenderung menurun. Bertambahnya nilai besaran upah minimum diiringi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan di pasar.

Besaran upah minimum yang diterima buruh mempunyai kaitan erat dengan daya beli buruh dan terserapnya hasil-hasil produksi masyarakat. Artinya, upah minimum yang sesuai dengan kenaikan inflasi, apalagi yang sesuai dengan nilai kebutuhan hidup layak secara riil, mampu mendukung gerak roda ekonomi suatu daerah dan nasional.

Putusan PT Jawa Timur yang menyatakan bahwa gubernur telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penetapan upah minimum di Jawa Timur hanya memberi manfaat kepada sebagian pengusaha dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Kenapa bisa dibilang hanya memberikan manfaat kepada sebagian pengusaha? Karena dengan tidak adanya penyesuian upah di Jawa Timur, hal tersebut menyebabkan hasil produksi industri kecil dan menengah yang orientasi pasarnya masih skala lokal tidak terserap secara optimal.

Ketiga, keadilan. Secara filosofis, hukum diposisikan salah satunya sebagai alat untuk mewujudkan dan menjaga nilai keadilan yang ada di masyarakat. Untuk itu muatan nilai keadilan di dalam setiap putusan pengadilan merupakan hal yang esensial.
Dengan mengeluarkan putusan yang mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Apindo, pengadilan justru menciptakan ketidakadilan. Dengan adanya putusan tersebut berarti pengadilan memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk tetap melakukan kegiatan produksi dan mengeruk untung. Sedangkan di sisi lainnya, putusan tersebut memaksa buruh untuk menjalani hidup yang sulit dengan menerima besaran upah tanpa mengalami penyesuaian dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dan inflasi yang terus merangkak.

Pengusaha memang mempunyai hak untuk memperoleh laba sebesar-besarnya di dalam kegiatan ekonominya. Namun di sisi lainnya sebagai bagian dari komunitas masyarakat, bersamaan dengan haknya tersebut pengusaha juga mempunyai kewajiban sosial untuk meningkatkan kesejahteraan umum, khususnya kesejahteraan para buruh yang telah membantunya melakukan kegiatan ekonomi dan memperoleh laba.

***

Hukum dibentuk untuk manusia. Bukan manusia untuk hukum. Pemikiran ini memuat konsekuensi yang dalam dan luas. Artinya, hukum sebagai suatu entitas di tengah peradaban kehidupan manusia, seharusnya keberadaannya mampu mendukung setiap manusia membangun hidupnya ke arah yang lebih baik. Hukum harus mampu mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan setiap anggota masyarakat.

Karena Sakit, Evi Diadili dan Ditahan

2009-04-12T13:00:00.000-07:00

Evi Ristiasari, perempuan kelahiran 10 Agustus 1975, mempunyai sosok yang tegas, periang dan konsisten. Ia adalah Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL-FSPMI) PT Takita Manufacturing Indonesia, Bekasi. Saat ini ia sedang, diadili Pengadilan Negeri Bekasi dengan dakwaan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP atau penggunaan surat palsu yang diatur oleh Pasal 263 ayat (2) KUHP. Persidangan kasus tersebut masih berjalan. Evi dituduh telah melakukan penipuan atau menggunakan surat palsu sehingga merugikan perusahaan sekitar Rp. 400.000,-. Evi bekerja di PT Takita sejak tahun 1999 dengan jabatan terakhir adalah leader.

Cerita berawal ketika pada hari Kamis, 8 Mei 2008, saat bekerja Evi merasakan badannya kurang sehat. Sebenarnya rasa sakit itu sudah dirasakan beberapa hari sebelumnya, dan sempat pula Evi minta pijit dan kerokan kepada suaminya. Tapi sepertinya belum juga terasa lebih baik.

Pada hari itu waktu jam istirahat, walaupun beberapa hari sebelumnya sudah dikerokindikerokin kepada keponakan suaminya, Yuti, yang juga buruh PT Takita. Sambil dikerokin Yuti, Evi menelpon suaminya untuk meminta ijin menginap di tempat kontrakan Yuti di daerah Cibitung. Suaminya saat itu ada tugas ke luar kota selama beberapa hari, sehingga tidak pulang. Kebetulan juga mertua Evi bersama anak Evi sedang pergi ke Kebumen selama beberapa hari. Dalam pikiran Evi saat itu, lebih baik sementara waktu tinggal di tempat kontrakan Yuti selama merasa tidak enak badan. Untuk jaga-jaga bila mendadak perlu pertolongan segera, Yuti bisa menolong. suaminya, Evi minta

Sore itu sehabis jam kerja, sekitar jam 16.10, Evi bersama Yuti berangkat ke kontrakan Yuti. Sesampai di kontrakan Yuti, Evi segera merebahkan badan di kasur, istirahat dan tidur.

Jarum jam menunjukkan pukul 18.05 saat Yuti membangunkan Evi untuk sholat maghrib. Saat itu badan Evi belum juga terasa lebih baik, padahal biasanya jika Evi merasa meriang dan tidak enak badan, dikeroki sudah cukup. Akhirnya, setelah menunaikan sholat maghrib, Evi bertanya kepada Yuti apa di sekitar tempat kontrakan Yuti ada klinik atau tempat praktik dokter. “Ada, Mbak, klinik Yasmin. Tempatnya tidak terlalu jauh dari sini, di depan Ramayana ada jalan sedikit masuk. Di situ tempat klinik Yasmin”, jawab Yuti.

Sekitar pukul 18.30, karena Yuti ada keperluan mendadak, akhirnya Evi berangkat sendiri ke Klinik Yasmin. Ternyata klinik itu memang tempatnya tidak terlalu jauh dari kontrakan Yuti. Perjalanan naik motor dari kontrakan Yuti ke klinik tersebut hanya memakan waktu belasan menit. Di klinik itu kulihat sudah ada beberapa pasien yang antri menunggu giliran dilayani. Setelah menunggu beberapa waktu, tiba giliranku. Evi ceritakan semua keluhan yang kurasakan. Setelah diperiksa, Evi diberi obat untuk sekitar 1 (satu) minggu dan kwitansi biaya pengobatan yang harus dibayar sambil dinasehati “kamu perlu istirahat untuk beberapa hari, ini saya buatkan surat keterangan sakit dan rekomendasi untuk istirahat. Nanti kalau setelah obat ini habis ternyata belum juga membaik, kembali periksa ke sini lagi ya..”. Setelah menerima obat dan membayar biaya pengobatan, Evi langsung kembali menuju ke kontrakan Yuti.

Malam berlalu pagi menjelang. Sehabis sholat subuh, Evi dan Yuti menyiapkan sarapan pagi. Saat itu Evi merasa badannya ternyata belum juga terasa lebih baik walaupun malamnya telah minum obat dari klinik. Walaupun begitu, Evi tetap memaksakan masuk kerja. Jika tidak masuk kerja, Evi khawatir hal itu akan memengaruhi kondite dan prestasi kerja di perusahaan serta mengurangi bonus. Selain itu Evi juga bermaksud mengajukan klaim penggantian biaya berobat.

Di PT Takita ada ketentuan bahwa untuk buruh tetap dan buruh kontrak diberikan hak atas biaya pemeliharaan kesehatan dengan batasan maksimal sejumlah tertentu untuk setiap tahunnya. Perusahaan mengganti 80% dari total biaya yang dikeluarkan oleh buruh. Cara pengajuannya pun buruh cukup memberikan kwitansi biaya pengobatan yang telah dikeluarkannya kepada atasannya untuk disampaikan kepada bagian personalia dan diteruskan kepada bagian keuangan.

Sudah satu minggu lebih Evi berobat dan obat yang diberikan oleh klinik pun telah habis, tetapi badanku tetap juga belum kunjung membaik. Akhirnya, pada tanggal 16 Mei 2008, Evi mengikuti saran dari klinik bahwa jika obat telah habis tetapi kondisi belum membaik disarankan untuk periksa lagi. Sehabis maghrib dengan diantar suaminya, Evi kembali periksa dan berobat ke klinik Yasmin. Setelah diperiksa dan membayar biaya pengobatan, Evi pun mendapatkan obat yang sama dengan sebelumnya.

Keesokan harinya, Evi pun mengajukan klaim penggantian biaya pengobatan kepada perusahaan dengan melampirkan kwitansi biaya berobat.

Dipanggil Manajer Personalia: Buat Surat Pernyataan atau PHK

Tanggal 2 Juni 2008, saat sedang bekerja Evi mendapat panggilan agar menghadap Manajer HRD, Ari Bangun Hutabarat. Evi dipaksa membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa kwitansi berobat yang diajukan Evi untuk meminta penggantian biaya berobat adalah palsu. “Evi, teman-teman kamu sudah mengEvi dan membuat surat pernyataan semua bahwa telah memalsukan kwitansi biaya pengobatan. Kamu saya minta juga membuat surat pernyataan yang sama, jika tidak kamu akan di-PHK”, kata Ari Bangun kepada Evi.

Evi pada awalnya menolak karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan Manajer HRD tersebut, namun karena mendapat tekanan terus menerus, Evi akhirnya dengan terpaksa membuat surat pernyataan sebagaimana yang diinginkan oleh Manajer HRD. Alasannya sederhana, Evi tidak ingin di-PHK.

Ternyata persoalan tidak berhenti sampai di situ. Setelah membuat surat pernyataan tersebut, beberapa hari kemudian, Evi mendapat panggilan lagi. Kali ini Evi diminta untuk mengundurkan diri jika tidak mau dilaporkan ke pihak kepolisian dengan bukti surat pernyataan yang dibuat Evi pada tanggal 2 Juni 2008. Tekanan untuk mengundurkan diri yang disertai ancaman akan diproses secara hukum ini berlangsung terus-menerus dalam beberapa hari. Setiap dipanggil menghadap dan diminta untuk mengundurkan diri, Evi selalu mengemukakan alasan meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran itu, hingga akhirnya dengan tegas menolak untuk mengundurkan diri karena ia merasa bahwa ia tidak bersalah.

Panggilan dari Kepolisian

Sikap tegas Evi tersebut benar-benar mengundang emosi dari pihak perusahaan. Pada tanggal 24 Juni 2008, Manajer HRD melaporkan Evi ke pihak kepolisian dengan tuduhan telah melakukan penipuan yang merugikan perusahaan ratusan ribu rupiah.

Tanggal 13 Oktober 2008, datang surat panggilan dari Polres Metro Bekasi Kabupaten. Gemetaran, kaget, rasa takut mencengkeram dan hampir saja Evi tidak dapat menguasai keadaan saat menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus penipuan. Tanggal 3 November 2008, Evi memenuhi panggilan pemeriksaan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dari LBH FSPMI.

Terhitung sejak awal November 2008 sampai akhir Februari 2009, Evi beberapa kali menjalani pemeriksaan di kepolisian. Untungnya, selama pemeriksaan di kepolisian tersebut Evi dan Yuli tidak dikenai tahanan, melainkan wajib lapor dua kali dalam satu minggu. Namun demikian, hal itu tidak menghilangkan rasa was-was dan kekhawatiran Evi bersama keluarganya tentang kelanjutan perkara. Setiap hari dan setiap malam, bagaimana kelanjutan perkara selalu menghantui pikiran Evi dan suaminya.

Selama dalam proses di kepolisian itu, manajemen PT Takita, dalam hal ini diwakili oleh Manajer HRD berulang kali menghubungi Evi meminta supaya Evi menerima tawaran agar mengundurkan diri dengan menerima uang sebesar empat bulan upah dan proses hukum tidak dilanjutkan. Evi sama sekali tidak menggubris tawaran tersebut. Bagi Evi, apa yang dilakukan oleh Manajer HRD itu dengan terang menunjukkan bahwa semua yang dialami selama ini bagian dari upaya ‘pembersihan’ perusahaan dari buruh yang kritis dan berani memperjuangkan hak-hak buruh. Keadaan yang dialami Evi menunjukkan dengan jelas betapa perusahaan menggunakan segala cara, termasuk cara-cara yang licik, untuk membungkam buruh.

Bagi Evi, sikap tegas menolak tawaran itu merupakan bentuk perlawanan terhadap kesewenang-wenangan perusahaan dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam FSPMI PT Takita Manufacturing Indonesia. Sebagai ketua serikat harus menjadi teladan bagi anggotanya tentang perlunya bersikap berani, tegas dan bertanggung jawab untuk melindungi dan memperjuangkan hak maupun kepentingan anggota dan buruh yang bekerja di PT Takita.

Menjadi tahanan di Rutan Pondok Bambu: berpisah dengan anak

Pada tanggal 3 Maret 2009, berkas perkara Evi diserahkan oleh pihak kepolisian kepada pihak Kejaksaan Negeri Cikarang. Pada hari itu pula Evi datang ke Kejaksaan memenuhi panggilan jaksa penuntut umum yang menangani perkaranya dan sama sekali tidak menyangka sebelumnya bahwa pada hari itu ia akan ditahan dan ditempatkan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Evi tidak sempat pamit kepada anaknya dan saat pergi hanya berucap, “ibu cuma sebentar, nanti sore sudah pulang”.

Pertama kali di tahan di Rutan Pondok Bambu, Evi dan Yuli di tempatkan pada sel karantina selama 4 (empat) hari. Hal ini berlaku bagi semua tahanan maupun narapidana yang ditempatkan di Rutan Pondok Bambu. Sel itu berukuran 5 x 6 m²yang dihuni oleh 38 jiwa. Pernah juga sel tersebut ditempati 46 orang. Tidak bisa dibayangkan bagaimana rasanya tinggal dalam tempat ukuran tersebut yang dinding sekelilingnya jeruji besi rangkap dua bersama puluhan orang.

Setelah berada dalam ruang karantina selama 9 (sembilan) hari, Evi kemudian dipindahkan ke Blok A1, sementara Yuli di A10. Tidak jauh berbeda dengan ruang karantina, sel yang kutempati itu berukuran 5 x 6 m² diisi 32 orang. Sedangkan sel Yuli berukuran 3,5 x 5 m² diisi 17 orang. Tidak bisa dibayangkan bagaimana menderitanya di sana.

Namun bagi Evi, hal terberat selama dalam tahanan dan yang menjadi beban pikiran Evi adalah anak satu-satunya yang berusia 6 (enam) tahun, Bagas. Setiap kali suaminya menjenguk ke rutan, selalu menceritakan tentang Bagas yang selalu menanyakan ibunya (Evi). “Ibu ke mana sih, Yah, koq lama tidak pulang-pulang. Memang sekolahnya berapa lama? Bagas kangen…”, kata Bagas terang suami Evi. “Ibu sedang pendidikan di Bogor, nak. Sabar ya, nanti Ibu kan pulang”, jawab suami Evi kepada anaknya setiap kali menanyakan keberadaan ibunya. Setiap kali mendengar cerita dari suaminya, air mata langsung menetes dari kelopak mata Evi. Sedih.

Pernikahan terancam Batal

Evi tidak seorang diri diperkarakan secara pidana oleh pihak perusahaan, melainkan bersama dengan Yuli yang merupakan salah seorang anggota yang aktif di dalam serikat. Kronologi maupun tahapan-tahapan yang dialami Yuli tidak berbeda dengan Evi. Yuli bekerja sejak tahun 2001 dengan status awal buruh harian, dan terakhir berstatus sebagai buruh kontrak.

Sama dengan Evi, Yuli pun pada awalnya tidak mengira bahwa akan diperkarakan sampai sejauh ini. Padahal bulan Juli besok, Yuli berencana melangsungkan pernikahan. Dengan adanya kasus ini, Yuli khawatir pernikahannya tidak dapat dilangsungkan.

Dari kejadian dan pengalaman selama ini semakin menyadarkan Evi dan Yuli betapa sesuatu yang sudah menjadi hak, untuk menikmatinya ternyata harus direbut terlebih dahulu. Merebut hak dan memperjuangkan kepentingan memang memerlukan keberanian, keteguhan, persatuan dan kekuatan bersama. Pengusaha hanya tahu bagaimana caranya memperoleh untung sebesar-besarnya, tidak pernah mau mengerti bagaimana susahnya kehidupan seseorang yang menjadi buruh. Maka, selama buruh diam saja mendapat perlakuan yang tidak semestinya atau mendapati hak-haknya tidak diberikan, maka buruh akan selalu ditindas. Pilihan buruh hanya: diam tertindas atau bangkit melawan merebut apa yang menjadi hak buruh.

PARADOKSAL ARGUMEN FLEKSIBILISASI PASAR KERJA

2009-03-20T18:25:00.000-07:00

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengakui dan mengatur sistem kerja kontrak dan outsourcing dengan pembatasan-pembatasan sedemikian rupa. Namun demikian, pada intinya, dengan diakui dan diaturnya sistem kerja kontrak dan sistem kerja outsourcing, UUK telah mengadobsi konsep Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja (Labor Market Flexibility).

Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja adalah ‘produk’ terkini dari neoliberalisme di bidang hubungan industrial; sebuah konsep untuk melakukan efisiensi biaya yang harus dikeluarkan oleh industri. Fleksibilitas pasar tenaga kerja secara langsung ditujukan untuk menciptakan hubungan industrial yang fleksibel, disesuaikan dengan fluktuasi produksi sesuai dengan permintaan pasar. Dengan kata lain, LMF digunakan sebagai alat untuk menurunkan biaya produksi dengan cara menekan ongkos buruh. Sehingga industri mampu melakukan akumulasi modal dan keuntungan lebih optimal. Dampaknya bagi buruh ialah menurunnya tingkat kesejahteraan dan tidak adanya keamanan kelangsungan kerja.

Pemerintah Indonesia mengadobsi konsep ini ke dalam UUK dengan alasan untuk memperluas kesempatan kerja dan menyerap pengangguran. Dengan model hubungan industrial yang lentur, maka keterbatasan lapangan kerja dapat diakses oleh seluruh tenaga kerja yang ada dengan cara ‘bergiliran’. Dengan demikian, maka kemudian pemerataan pendapatan juga akan terjadi. Demikian itu asumsi yang dibangun oleh pemerintah.

Kompas (13/3) memuat berita tentang 180.000 buruh di PHK sebagai akibat dari krisis global yang sedang terjadi. Sebagian besar dari 180 ribu buruh tersebut ialah berstatus sebagai buruh kontrak dan outsourcing. Fakta ini telah membantah argumen bahwa fleksibilisasi pasar kerja—dengan menerapkan sistem kerja kontrak dan sistem kerja outsourcing—akan memperluas kesempatan kerja dan menyerap pengangguran.

REFLEKSI UNTUK POLITISI

2009-03-03T23:44:00.000-08:00

Oleh: Gayuh Arya Hardika

Pada waktu sore di hari Senin kemarin (2/3), saya mendapat kesempatan berdiskusi dengan Triyono, aktivis buruh pada era Orde Lama yang juga menjadi korban pembuangan di Pulau Buru pasca tragedi 1965, di kediamannya di Tangerang. Diskusi kami membandingkan gerakan politik buruh juga gerakan politik rakyat secara luas pada era Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Orde Baru. Walaupun beliau sudah berusia 83 (delapan puluh tiga) tahun pada 27 Februari kemarin, namun ingatan dan analisa beliau masih cukup tajam. Ditambah dengan pengalaman beliau pada beberapa rezim pemerintahan, membuat diskusi menjadi menarik.

Menurut beliau, pada jaman Orde Lama di dalam kehidupan politik dikenal istilah yang amat populer dan menjadi pegangan para politisi, terutama yang (ingin) duduk dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Istilah itu ialah ‘tiga sama’, yaitu ‘tidur bersama rakyat’; ‘makan bersama rakyat’ dan; ‘bekerja bersama rakyat’. Makna ‘rakyat’ di sini lebih ditujukan kepada mereka yang (masih) miskin dan marjinal.

Makna tiga sama itu mencakup: apa yang dimakan rakyat, berapa kali mereka makan setiap hari dalam kesehariannya, bagaimana jenis makanan yang mereka konsumsi dan sebagainya; bagaimana kondisi yang dialami mereka yang masih miskin ketika dalam ‘periode’ pemulihan tenaga per harinya—apakah mereka mempunyai waktu yang cukup untuk beristirahat dengan tenang. Selanjutnya makna ‘bekerja bersama rakyat’ ialah mengetahui bagaimana beratnya kondisi kerja yang dijalani rakyat miskin yang tidak mempunyai alat produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tiga sama menjadi tolok ukur hampir setiap partai politik yang ada waktu itu untuk menilai kader-kadernya yang pantas dipertarungkan dalam pemilihan umum maupun untuk menduduki jabatan di dalam partai. Hasilnya, hampir setiap kader dari partai politik rajin turun ke bawah bersama rakyat untuk menggali pengalaman-pengalaman rakyat dan mengenali persoalan-persoalan yang melilit rakyat.

Pada jaman tersebut, politik benar-benar dimaknai sebagai seni cara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam hal ini, nasib rakyat yang masih miskin dan marjinal dijadikan prioritas agar mereka dapat sejahtera dan mengejar ketertinggalannya dengan golongan masyarakat lainnya yang kebetulan kehidupannya sudah dalam kondisi lebih baik.

Melalui kepemilikan pengetahuan dan kepekaan terhadap kondisi kehidupan sehari-hari rakyat miskin, para politisi dan setiap kader partai dituntut untuk mempunyai perspektif yang jelas dan tegas dalam melihat persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Dan pada akhirnya para politisi tersebut diharapkan mampu menyusun kebijakan-kebijakan strategis yang menyentuh kepentingan rakyat secara langsung.

Bagaimana Kondisi Sekarang?

Jaman senantiasa berubah. Begitu juga masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya berubah sesuai dinamikanya. Berbeda dengan politisi jaman dulu, politisi jaman sekarang di dominasi oleh mereka yang tidak tahu tiga sama. Bahkan niat dan tujuan berpolitik pun jauh dari makna politik sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berpolitik dimaknai sebagai cara untuk mendapatkan status tertentu di dalam masyarakat beserta keistimewaan absurd yang melekat pada status tersebut.

Politik dianggap sebagai sesuatu yang elite dan hanya permainan para elite. Dengan kata lain, politik dilihat sebagai entitas dan lahan tersendiri—seperti doktrin positivisme dalam hukum yang memandang bahwa hukum merupakan bidang tersendiri dan lepas dari urusan moral maupun keadilan.

Dari pengalaman selama ini, politisi baik yang duduk di dalam legislatif, eksekutif maupun yang hanya duduk dalam jabatan di partai politik tidak mempunyai kepekaan dan pengetahuan tentang persoalan-persoalan rakyat secara konkrit. Hasilnya, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pun kemudian banyak yang jauh dari kepentingan rakyat , terlebih mereka yang (masih) miskin dan marjinal. Alih-alih membongkar dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi rakyat, sebagian malahan tidak mempunyai persinggungan sama sekali dengan persoalan-persoalan rakyat. Bahkan bertentangan dengan kepentingan rakyat dan menjadi atau memberikan persoalan baru bagi rakyat.

Bulan depan jika tidak ada aral rintangan, Indonesia mempunyai agenda melaksanakan pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam rangka menyambut Pemilu tersebut sekaligus memerebutkan suara rakyat, para calon legislatif beramai-ramai berusaha menarik perhatian rakyat dengan memasang gambar/fotonya di sepanjang jalan atau tempat yang bisa dilihat. Model kampanye yang dilakukan oleh para calon legislatif tersebut jelas sekali jauh dari usaha untuk mendapatkan tiga sama. Sangat jarang calon legislatif menyusun kekuatan kekuatan politiknya dengan cara secara langsung berinteraksi dengan rakyat untuk mengenali masalah-masalah yang dihadapi rakyat dan memberdayakan rakyat untuk membongkar akar masalah yang melilit rakyat. Bagaimana mungkin ia dapat memperjuangkan kepentingan rakyat yang katanya diwakilinya itu jika ia tidak pernah tahu kondisi kehidupan sehari-hari rakyat dan kerasnya hidup yang dijalani rakyat miskin.

Seorang politisi yang tidak tahu tiga sama, tetapi dengan pede-nya menyebut diri sebagai wakil rakyat, maka pertanyaan yang pantas diajukan ialah ‘rakyat mana yang diwakilinya?’.

MENGUKUR KESUNGGUHAN PEMERINTAH ATAS PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERORGANISASI BAGI BURUH

2009-02-26T22:43:00.000-08:00

Oleh: Gayuh Arya Hardika

Satu dasawarsa lalu, tepatnya pada tahun 1998, pemerintahan Presiden Habibie meratifikasi Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Kebijakan kebebasan berserikat diterapkan seiring dengan diberlakukannya Permennaker No. 5 Tahun 1998 tentang Pendaftaran Serikat Buruh. Terbitnya Permennaker ini sekaligus mengakhiri era kebijakan serikat buruh tunggal yang berlaku pada masa rezim Orde Baru. Berdasarkan peraturan ini, buruh dapat mendirikan serikat buruh alternatif di luar SPSI.

Kebijakan kebebasan berserikat selanjutnya diperkuat dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Berdasarkan undang-undang ini, syarat untuk mendirikan serikat buruh dipermudah. Serikat buruh dapat dibentuk oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan buruh yang mendirikan serikat tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada perusahaan, melainkan cukup memberitahukan dengan melampirkan bukti pencatatan dari dinas yang mengurusi ketenagakerjaan. Sehingga jumlah serikat buruh yang berdiri kemudian meningkat pesat.

Union-Busting

Walaupun undang-undang memberikan kemudahan untuk membentuk serikat buruh, namun tidak mudah bagi buruh untuk melaksanakan haknya tersebut. Kendala untuk melaksanakan hak berorganisasi dan berserikat hampir semuanya berasal dari pihak manajemen perusahaan tempat buruh bekerja. Sebagaimana sering diberitakan di surat kabar baik daerah maupun nasional, banyak kasus perselisihan hubungan industrial yang berujung pada skorsing dan pemutusan hubungan kerja (PHK) berawal dari ketika buruh-buruhnya berusaha mendirikan serikat buruh atau melaksanakan kegiatan serikat di perusahaan yang bersangkutan.

Terhadap buruh yang berniat mendirikan serikat atau yang berusaha menjalankan aktivitas serikat, pihak manajemen seringkali bersikap negatif. Bahkan tindakan yang dilakukan tergolong sebagai union-busting atau setidaknya mengarah pada pemberangusan serikat buruh.

Persoalan-persoalan yang dihadapi buruh di tempat kerja terkait soal pelaksanaan hak berorganisasi dan berserikat tidak mendapat penyelesaian yang memuaskan dari negara. Seolah, dengan pengundangan UU No. 21 tahun 2000, persoalan kebebasan berserikat bagi buruh sudah dianggap selesai. Ini terbukti, pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan berserikat tidak mendapatkan perhatian dan tindakan yang cukup dari negara beserta aparatusnya.

Pelanggaran terhadap hak kebebasan berserikat dan berorganisasi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dengan merujuk beberapa ketentuan di dalam UU No. 21 Tahun 2000. Namun, setiap pelanggaran yang dilaporkan hampir semuanya macet di tengah jalan. Apabila dilakukan pemrosesan secara hukum, hampir semua putusan yang ada ialah membebaskan para pelaku. Selain itu, selama proses penyidikan dan penuntutan, pelaku tidak ditahan sehingga dalam proses hukum tersebut pelaku memiliki kesempatan untuk menghilangkan barang bukti, termasuk memengaruhi jajaran manajemen perusahaan dan juga memengaruhi (mengintimidasi) para buruh yang masih bekerja.

Masalah Struktur Hukum

Secara teoritis ilmu hukum, hukum terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Aspek materi hukum mencakup substansi ketentuan peraturan. Aspek struktur hukum meliputi lembaga dan personel penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat dan profesi lain yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Sementara aspek budaya hukum mencakup pola dan kebiasaan dalam ‘berhukum’, termasuk pula pandangan, persepsi dan perspektif tentang hukum. Aspek budaya hukum ini lebih menunjuk pada sudut dari masyarakat.

Ketiga aspek tersebut berpengaruh terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat. Namun, dalam konteks hukum sebagai the tools of social engineering, sebagai alat untuk melakukan perubahan masyarakat, dari ketiga aspek hukum tersebut yang paling penting ialah aspek struktur hukum dan kemudian materi hukum. Bagaimana pun bagusnya materi hukum yang berlaku, namun apabila struktur hukumnya tidak memadai, yang terjadi adalah hukum hanya ada di atas kertas saja. Sementara, apabila materi hukum kurang memadai namun aspek strukturnya bagus, kehidupan hukum yang memuat rasa keadilan masih terbuka lebar kemungkinan untuk dihadirkan.

Pada konteks kebebasan berserikat dan perlindungan berorganisasi bagi buruh, pada dasarnya undang-undang yang mengaturnya, dilihat dari sisi materinya, sudah cukup baik dan memberikan perlindungan terhadap buruh. Justru persoalan ada pada struktur hukumnya. Aparat penegak hukum yang ada di kepolisian dan kejaksaan jarang yang memahami soal pidana (khusus) perburuhan. Bahkan banyak yang tidak mengetahui soal adanya pidana perburuhan itu sendiri. Sementara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di dinas ketenagakerjaan seringkali tidak memahami teknik penyelidikan dan penyidikan yang memadai.

Secara teknis hukum dalam konteks tingkat awal penegakan hukum, kondisi ini memengaruhi tindakan yang diambil terhadap setiap laporan dugaan tindak pidana perburuhan. Keterbatasan pengetahuan, pemahaman dan kapabilitas menyebabkan kasus-kasus perburuhan tidak tertangani dengan semestinya. Sementara pada sisi yang lain, pemerintah tidak melakukan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kapabilitas aparatusnya dalam hal persoalan hukum perburuhan.

Pemberlakuan sebuah kebijakan agar berjalan efektif, tentunya harus disertai dengan penguatan aspek struktur dan sumber daya manusia yang berkompeten didalamnya. Pada konteks kebijakan kebebasan berserikat, selain menerbitkan peraturan hukum yang mengatur dan melindungi kebebasan berserikat itu agar peraturan hukum yang diterbitkan untuk mengatur dan melindunginya berlaku efektif sudah tentu harus didukung oleh struktur hukum yang sumber daya manusianya mempunyai kapabilitas. Apabila negara tidak melakukan upaya untuk meningkatkan kapabilitas aparatusnya yang menangani masalah ketenagakerjaan, maka negara dapat dinilai tidak sepenuh hati memberlakukan kebijakan kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi buruh.

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL: JEBAKAN BAGI BURUH

2009-02-24T02:57:00.000-08:00

Oleh: Gayuh Arya Hardika, S.H.

Bulan Januari 2009 lalu adalah tepat tiga tahun Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) secara formal beroperasi. Pengadilan hubungan industrial merupakan lembaga baru untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Indonesia yang menggantikan P4D/P. Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dengan komposisi hakim terdiri dari hakim ad-hoc yang berasal dari serikat buruh dan perwakilan penngusaha, serta hakim karir.

Kompleksitas Persoalan PHI

Sebagai hasil karya manusia, PHI tidak lepas dari adanya persoalan dan kelemahan. Persoalan-persoalan tersebut ada yang sudah diketahui sebelum PHI diberlakukan, namun ada juga yang diketahui setelah beberapa waktu PHI berdiri dan beroperasi. Dari sekian persoalan yang melingkupi PHI antara lain ialah: pertama, soal hukum acara PHI yang menggunakan hukum acara perdata dengan sedikit modifikasi. Penggunaan hukum acara perdata, dari pengalaman yang ada, telah menghambat akses buruh untuk berperkara ke PHI. Faktor ketidaktahuan akibat terbatasnya sumber daya manusia di kalangan buruh yang mengerti dan mempunyai pengalaman beracara di pengadilan. Sementara di sisi yang lain, walaupun tidak semua pengusaha mengerti dan mempunyai pengalaman beracara di pengadilan, namun dengan kekuatan finansial yang dimilikinya, pengusaha dapat menyewa advokat profesional untuk mengurusi kasusnya.

Selain itu, digunakannya hukum acara perdata sebagai hukum acara di PHI, membuat penyelesaian sengketa perburuhan yang ada lebih terfokus pada hal-hal formal yang kadangkala hal tersebut tidak ada kaitan dengan substansi perkara yang diajukan atau setidaknya menyebabkan substansi persoalan yang sebenarnya tidak terungkap. Bahkan banyak gugatan buruh yang tidak dapat diterima karena masalah formal gugatan. Selain itu, jika pun sudah menyangkut pemeriksaan substansi perkara, terutama yang diajukan buruh, seringkali dasar gugatan sukar dibuktikan.

Hukum acara perdata mengedepankan bukti tertulis berupa surat atau akta. Artinya, jika suatu perkara gugatan yang diajukan tidak disertai bukti-bukti tertulis yang cukup, walaupun didukung dengan alat bukti lain, akan sukar untuk dikabulkan. Sementara dalam praktik hubungan perburuhan, perusahaan seringkali tidak memberikan bukti tertulis berupa salinan atas setiap kebijakan yang dilaksanakan kepada buruh. Misalnya saja untuk surat perjanjian kerja, walaupun menurut Pasal 54 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 sekurang-kurangnya harus dibuat rangkap 2 (dua) untuk menjadi pegangan buruh dan pengusaha dengan kekuatan yang sama, namun dalam praktik sehari-hari perusahaan seringkali hanya membuat surat perjanjian kerja rangkap 1 (satu) untuk pegangan pihak perusahaan sendiri. Menghadapi praktik perusahaan yang demikian itu, buruh tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi buruh yang melamar kerja sebagian besar memang betul-betul memerlukan pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai hidupnya, yang khawatir kalau protes tidak jadi diterima kerja.

Kedua, terkait keberadaan PHI yang hanya ada di ibu kota provinsi secara langsung telah membatasi buruh yang berada di daerah—di luar ibu kota provinsi—untuk berperkara di PHI atas perselisihan perburuhan yang dialaminya. Bagi buruh di daerah, apabila mendapatkan masalah dalam hubungan kerjanya dan ingin menyelesaikannya melalui PHI, berarti harus menyiapkan uang lebih untuk keperluan transportasi juga waktu lebih untuk melakukan perjalanan. Sebagai contoh, buruh di Batam apabila mempunyai masalah hubungan industrial dan ingin menyelesaikannya melalui PHI Tanjungpinang. Biaya transportasi dari Batam ke Tanjungpinang, pergi-pulang adalah sekitar Rp. 250.000, sedangkan setiap perkara membutuhkan minimal 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) kali sidang.

Ketiga, dalam sistem hukum Indonesia, pengadilan dan hakim dikonstruksikan sebagai “corong” dari undang-undang. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim harus mengutamakan penggunaan peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim harus berpijak dan menggunakan hukum tertulis yang berlaku. Baru apabila dalam peraturan yang ada tidak ditemukan ketentuan yang mengatur soal perkara yang diajukan kepadanya, hakim menggali hukum dari sumber-sumber hukum yang lain.

Pada konteks pengadilan hubungan industrial, hukum materiil yang digunakan untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan ke PHI ialah UU No. 13 Tahun 2003. Artinya, PHI merupakan corong dari UU No. 13 Tahun 2003. Sementara UU No. 13 Tahun 2003 sendiri merupakan sumber persoalan bagi buruh.

Sebagaimana diketahui, UU No. 2 Tahun 2004 yang menjadi dasar berdirinya PHI merupakan bagian dari paket kebijakan reformasi hukum perburuhan yang mendasar untuk membuat sektor perburuhan di Indonesia lebih liberal, ramah pasar dan mendukung operasi modal internasional melakukan akumulasi modal dan mengeruk laba sebesar-besarnya. Reformasi hukum perburuhan dalam hal ini untuk mengurangi atau melakukan deregulasi atas peraturan hukum yang menurut para pemilik modal terlalu melindungi buruh. Reformasi hukum perburuhan ini tidak berhenti sampai pemberlakuan UU No. 21 tahun 2000, UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 2 tahun 2004, melainkan masih terus diupayakan hingga kini sampai mencapai peraturan yang ramah pasar dan pro-investasi secara optimal. Terbukti pada tahun 2006 lalu pemerintah berusaha merevisi UU No. 13 tahun 2003 karena dipandang belum optimal ramah pasar, juga upaya memberikan penafsiran yang lebih pro-investasi atas beberapa ketentuan di dalam UU No. 13 Tahun 2003 melalui penerbitan peraturan pelaksana—seperti penerbitan [R]PP Pesangon.

PHI Untuk Memperlemah Buruh

Bagi buruh, apabila mengalami perselisihan hubungan industrial dan ingin menyelesaikan perkara tersebut secara yudisial, mau tidak mau harus melalui PHI. Pada sisi yang lain, PHI merupakan corong undang-undang yang berarti apabila UU No. 13 tahun 2003 pada kemudian hari direvisi, maka hasil revisinya itu merupakan hukum materiil untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan yang masuk ke PHI. Sementara apabila hasil revisi tersebut ternyata bernilai negatif dari sisi perlindungan terhadap buruh, maka kompleksitas situasi sulit buruh semakin lengkap.

Kebijakan reformasi hukum perburuhan tersebut jika dikaitkan dengan konstruksi hakim dan pengadilan sebagai corong undang-undang—khususnya UU No. 13 Tahun 2003 beserta hasil-hasil revisinya di kemudian hari—dan ketentuan di dalam UU No. 2 Tahun 2004 yang membolehkan buruh secara individu untuk berperkara di PHI—yang mana hal ini secara tidak langsung akan memperlemah serikat buruh dan pada akhirnya juga berdampak negatif bagi gerakan buruh, maka tampak bahwa PHI diskenariokan untuk memperlemah buruh.

2009-02-21T17:15:00.000-08:00

Hukum bukanlah sekedar kumpulan pasal-pasal dalam undang-undang yang bersikap netral, melainkan harus berpihak kepada yang lemah dan tertindas, sehingga hukum menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh umat manusia...

MEMBANGUN DEMOKRATISASI POLITIK DI TUBUH SERIKAT BURUH

2009-02-20T12:59:00.000-08:00

Oleh: Gayuh Arya Hardika, S.H.

Beberapa waktu lalu, penulis berjumpa dan terlibat diskusi kecil dengan seorang aktivis serikat buruh di Jawa Timur. Dalam pembicaraan kami tersebut, dia mengungkapkan bahwa di dalam serikat buruhnya sekarang terdapat 3 (tiga) faksi yang berbeda sikap dalam menghadapi Pemilu 2009. Faksi pertama yang menghendaki agar organisasinya lebih baik bersikap non-partisan terhadap partai politik yang ada dan tidak terlibat politik. Faksi yang kedua menghendaki agar organisasi tidak anti-politik dan menyandarkan perjuangan politiknya hanya kepada satu organisasi, yaitu yang telah dibentuk dan dipersiapkan untuk ikut Pemilu 2014.

Sementara faksi yang ketiga mempunyai pemikiran agar organisasi dan kaum buruh memanfaatkan momentum politik yang ada, termasuk Pemilu 2009 ini, dengan membuat aliansi taktis—bersikap pragmatis, yaitu menjalin kerjasama politik dengan partai politik yang masih relatif bisa dipercaya untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Kelompok yang ketiga ini mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya bahwa masih ada personel yang terpilih menjadi legislator yang bisa diajak kerjasama untuk memperjuangkan nasib buruh.

Penulis yakin bahwa fenomena di atas bukan hanya dialami serikat buruh yang bersangkutan sendiri, melainkan juga melanda serikat buruh lainnya, terutama di serikat buruh besar yang mempunyai banyak anggota. Artinya hal tersebut telah menjadi semacam fenomena umum di kalangan serikat buruh. Persoalannya, fenomena itu secara langsung dapat memperparah fragmentasi di kalangan serikat buruh yang pada gilirannya akan memperlemah solidaritas, soliditas dan gerakan buruh itu sendiri dalam berhadapan dengan kekuatan negara yang terkontaminasi dan membawa kepentingan pemilik modal dalam banyak kebijakan yang diterbitkannya.

Perpecahan dan Fragmentasi: Takdir Gerakan Buruh?

Banyak pihak dan ahli menyatakan bahwa sejarah gerakan buruh adalah sejarah perpecahan dan fragmentasi. Bahkan Sean Scalmer dalam The Little History of Australian Unionism mengatakan bahwa pada intinya gerakan buruh itu bermuara pada persatuan melawan musuh-musuhnya. Pendapat seperti ini susah untuk ditampik, karena pengalaman selama ini memang hampir selalu seperti itu. Keberhasilan perjuangan kolektif pada gilirannya disusul oleh perpecahan. Hal yang demikian ini berlangsung terus-menerus, seperti spiral.

Perpecahan dan fragmentasi, dalam banyak hal dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat, persepsi dan juga perspektif. Serikat buruh sebagai organisasi yang beranggotakan banyak orang, tentu tidak akan lepas dari perbedaan pendapat. Belum lagi masing-masing anggota dan pengurus berangkat dari latarbelakang yang berbeda, baik dari sisi budaya, pengetahuan dan pengalaman. Termasuk juga soal persepsi, harapan, obsesi dan orientasi masing-masing individu anggota didalamnya. Dengan kata lain, serikat buruh mempunyai dinamika sendiri. Dinamika ini jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan perpecahan dan fragmentasi yang tajam.

Dalam konteks persoalan serikat buruh dalam menghadapi Pemilu, hal mendasar yang perlu diingat dan disadari oleh segenap elemen didalamnya ialah serikat buruh bukan merupakan organisasi politik praktis, tetapi tidak berarti serikat buruh tidak perlu politik. Dan, persatuan, solidaritas serta soliditas adalah faktor penting di dalam gerakan serikat buruh untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya dan buruh secara umum. Juga kedisiplinan anggota untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di organisasi.

Kedisiplinan untuk mematuhi aturan yang ada dalam organisasi memang penting, bahkan menjadi pilar bagi kelangsungan organisasi yang bersangkutan dalam upaya mencapai tujuan-tujuannya. Namun, dalam konteks keserikatburuhan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kekuatan serikat buruh terletak pada persatuan, solidaritas dan soliditas individu-individu yang tergabung didalamnya. Kedua hal tersebut, soal kedisiplinan dan persatuan, saling menunjang menjadi tulang punggung kelangsungan serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan buruh ketika berhadapan dengan kekuatan negasinya.

Membangun Mekanisme Internal yang Demokratis

Demokrasi dan demokratisasi di sini bukan hanya dalam arti sistem yang dapat diakses oleh dan melibatkan partisipasi seluruh anggota, melainkan lebih pada sistem yang berbasiskan pada kesadaran tentang hak-hak sipil dan politik yang dipunyai setiap manusia. Setiap manusia mempunyai hak untuk berpolitik dan membangun serta melaksanakan afiliasi politiknya. Keadaan inilah yang harus disadari oleh elemen-elemen di dalam serikat buruh dalam menghadapi momentum politik yang ada untuk mencegah perpecahan. Kesadaran atas hal ini akan lebih memudahkan serikat buruh untuk mengelola dinamika yang ada di dalam tubuh serikat buruh sendiri untuk mempersempit peluang perpecahan.

Serikat buruh bukanlah partai politik. Serikat buruh dan partai politik adalah dua entitas yang berbeda. Walaupun demikian, pada titik tertentu terdapat persinggungan kepentingan antara keduanya. Tugas utama serikat buruh adalah memperjuangkan dan melindungi hak-hak anggotanya, serta menyuarakan kepentingan buruh. Dengan kata lain, serikat buruh merupakan wujud dari representasi kekuatan dan aspirasi buruh. Sementara tugas partai politik lebih luas dari itu atau multisektor; mengagregasi dan mengartikulasikan aspirasi konstituennya.

Setiap manusia, dalam melakukan aktivitas dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya ialah faktor ’kenyamanan’. Dalam aktivitas politik seseorang, faktor kenyamanan dan kecocokan suasana organisasi politik cukup memberikan pengaruh. Walaupun seseorang yang mempunyai basis ideologi yang kuat dan bergabung dengan organisasi yang mempunyai ideologi yang sama dengan dirinya, namun apabila di dalam dirinya muncul rasa ketidaknyamanan terhadap suasana organisasi politik yang diikutinya, akan menyebabkan kerja-kerja yang dilakukannya tidak optimal, bahkan destruktif.

Bergabungnya seorang aktivis buruh ke dalam partai politik yang tidak secara spesifik mengangkat isu buruh sebagai isu politik utamanya, bukan berarti subyek yang bersangkutan telah mengalami demoralisasi. Sangat mungkin ketergabungannya ke dalam organisasi tersebut dilatarbelakangi atau dipengaruhi oleh rasa nyaman yang kemudian membuka kemungkinan subyek yang bersangkutan lebih mampu memperjuangkan dan memperkuat penyuaraan serta pendesakan kepentingan buruh melalui organisasi yang dimasukinya itu.

Selain itu jika dikaitkan dengan kondisi sekarang di mana belum terbangun organisasi politik buruh yang kuat dan berpengaruh—akibat dari kurangnya pengalaman aktivis serikat buruh melakukan aktivitas politik dalam sistem politik yang berlaku, kebijakan ’pembiaran’ aktivis serikat buruh untuk berpolitik melalui partai politik mana pun—selama konsisten dan konsekuen untuk memperjuangkan kepentingan buruh—akan banyak membantu memberikan pengalaman untuk menggalang kekuatan politik buruh yang terorganisasi secara rapi.

Sebagaimana telah disinggung di atas, kedisiplinan seluruh anggota terhadap aturan-aturan organisasi merupakan tulang-punggung dari keberlangsungan organisasi itu sendiri. Namun demikian, seharusnya, kewajiban berdisiplin itu jangan sampai memunculkan keinginan dari anggota untuk meninggalkan organisasi karena merasa terkekang dan kaku. Artinya, ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh anggota dalam konteks ’pembiaran’ aktivitas politik ialah di mana pun organisasi politik yang dipilihnya, yang bersangkutan wajib memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan buruh sejalan dengan program, nilai dan tujuan serikat.

Ketika ada anggota yang aktif dalam organisasi yang tidak mempunyai afiliasi dengan serikat, serikat tidak perlu menerbitkan sanksi disiplin dan administratif—seperti memecat dari keanggotaan serikat. Untuk menyiasati agar perbedaan organisasi politik masing-masing anggotanya tidak menimbulkan perpecahan, penting bagi serikat untuk membangun sistem aturan yang pada intinya melarang membawa nama serikat ke dalam organisasi politik yang dipilihnya, atau melarang anggota tersebut melakukan aktivitas politik ke dalam serikat.

Sederhananya, serikat menerapkan taktik politik Diaspora, seperti yang diterapkan oleh PKI pada jaman dahulu atau Jaringan Simpul Politik Buruh (Jas Metal FSPMI Batam) untuk waktu sekarang.

NYANYIAN AKAR RUMPUT

2009-02-20T03:14:00.000-08:00

Oleh: Wiji Thukul

jalan raya dilebarkan
kami terusir
mendirikan kampung
digusur
kami pindah-pindah
menempel di tembok-tembok
dicabut
terbuang

kami rumput
butuh tanah
dengar!
Ayo gabung ke kami

Biar jadi mimpi buruk presiden!

JALAN MASIH PANJANG

2009-02-03T08:47:00.000-08:00

Oleh:

Sardo Mariada Manullang, S.H.

Pendahuluan

Kepentingan buruh dengan kepentingan pengusaha ada yang secara hakiki tidak mungkin dipersatukan, termasuk di negara maju sekalipun. Persoalannya sekarang, bagaimana menangani suatu perselisihan yang muncul antara buruh dengan pengusaha karena berbeda pendapat tentang hak dan kewajiban masing-masing yang telah diatur dalam undang-undang. Sepintas kita baca dari media bahwa di negara maju penyelesaian perselisihan itu berorientasi kepada kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha. Bagaimana dengan di Indonesia?

Perselisihan adalah suatu hal yang wajar bagi sesuatu yang bersinggungan, termasuk juga antara buruh dengan pengusaha. Dan, perselisihan buruh dengan pengusaha itu seolah-olah terpelihara dengan baik, karena sampai sekarang ini perselisihan tersebut bukan semakin berkurang, sebaliknya malah semakin bertambah baik dari segi kuantitas maupun ragamnya.

Kepentingan yang kita sebut dalam awal tulisan tadi adalah formal yang selalu menjadi pokok bahasan dalam tulisan maupun pembicaraan. Di luar itu masih ada kepentingan lain yang tidak nyata-nyata dituliskan dalam undang-undang tetapi sangat memengaruhi proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu kepentingan pemerintah dan/atau oknum.

Jumlah pencari kerja di negeri kita juah lebih banyak dari lapangan pekerjaan yang ada, karenanya pemerintah memberlakukan kebijakan utang luar negeri dan investasi asing sebagai usaha untuk menciptakan lapangan kerja. Hal yang kemudian patut dijadikan pertanyaan adalah apakah tidak ada alternatif kebijakan yang mengikutsertakan masyarakat pencari kerja untuk menciptakan lapangan kerja dengan menggiatkan usaha kecil menengah dan koperasi secara serius?

Ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja, secara langsung maupun tidak langsung, telah menyebabkan nasib buruh menjadi rentan. Dalam hal ini termasuk pula soal kondisi kerja dan kesejahteraan yang kurang memadai, serta terhadap pelanggaran hak-hak normatif buruh. Terhadap situasi yang demikian tadi, buruh nyaris tidak berdaya. Kalau diperhatikan, undang-undang yang berlaku sekarang tidak ada yang berubah, akan tetapi semakin jauh dari harapan buruh akan penyelesaian perselisihan perburuhan yang tepat, cepat dan murah.

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menurut UU No. 22 Tahun 1957 dan UU No. 12 Tahun 1964

Mengikuti perkembangan perselisihan hubungan industrial dan mekanisme penyelesaiannya sekarang, kiranya perlu untuk kembali membaca undang-undang yang telah digantikan oleh UU No. 2 Tahun 2004, yaitu UU No. 22 Tahun 1957 dan UU No. 12 Tahun 1964.

Memang undang-undang tersebut adalah undang-undang yang dikeluarkan pada masa Orde Lama, dan masih memakai istilah-istilah lama seperti ”menteri perburuhan”, ”buruh” dan ”majikan”. Dengan bergantinya rezim pemerintahan di Indonesia, maka istilah-istilah ini pun berubah pula. Menteri Perburuhan diganti menjadi Menteri Tenaga Kerja, lalu berganti lagi menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal itu kemudian makin diperparah lagi dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Masing-masing daerah membuat nama-nama dinasnya sesuai dengan versi daerah yang bersangkutan. Misalnya Dinas Tenaga Kerja disatukan dengan Dinas Pemakaman, atau Dinas Tenaga Kerja disatukan dengan Dinas Sosial. Istilah ”buruh” juga berganti menjadi ”pekerja”, dan agar kelihatan bahwa pemerintah menampung semua istilah, maka dibuatlah istilah ”buruh/pekerja”. Istilah ”majikan” juga diganti dengan nama yang sangat bagus, yaitu ”pengusaha”. Akan tetapi, dari semua istilah yang berganti tersebut apakah berpengaruh positif terhadap nasib buruh?

Tulisan ini tidak bermaksud membahas perubahan nama atau istilah tersebut karena, sebagaimana kata pepatah lama, ”apalah arti sebuah nama”. Namun hal yang perlu diperhatikan dengan bergantinya peraturan perundang-undangan yang diikuti dengan perubahan istilah, makin mudah atau justru makin berbelitkah mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan yang ada.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 mengatur bagaimana prosedur penyelesaian perselisihan perburuhan yang timbul antara majikan dengan buruh. Perselisihan yang diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf (c) adalah ”pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh sehubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan”.

Setiap perselisihan yang muncul antara buruh dan majikan, maka terlebih dahulu jalan penyelesaian yang ditempuh oleh serikat buruh dan majikan dengan jalan berunding (Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1957), dan apabila perselisihan tidak selesai sementara para pihak tidak mau menyerahkan penyelesaian pada arbitrase dan dewan pemisah maka para pihak memberitahukan kepada pegawai untuk melakukan pemerantaraan (Pasal 3). Pegawai dalam waktu 7 (tujuh) hari mengadakan penyelidikan tentang duduknya perkara perselisihan tersebut. Pegawai yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah pegawai kepaniteraan perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan untuk memberikan perantaraan dalam perselisihan perburuhan (Pasal 1 ayat (1) huruf e).

Jika pegawai berpendapat bahwa perselisihan tidak selesai dengan perantaraannya maka pegawai segera menyerahkan kepada panitia—yang kemudian dikenal dengan sebutan P4D/P—dengan memberitahukan kepada para pihak yang berselisih. Panitia dalam memeriksa perselisihan tersebut bila dipandang perlu atau bahan-bahan untuk suatu keputusan, maka panitia pusat/daerah dapat melakukan angket (enguette).

Panitia-panitia penyelesaian perburuhan daerah dan panitia pusat ditetapkan oleh Menteri Perburuhan dengan komposisi 5 dari kalangan pemerintah, 5 orang dari kalangan buruh, 5 orang lagi dari kalangan majikan, dan untuk masing-masing anggota ditunjuk seorang pengganti.

Upaya penyelesaian perselisihan oleh P4D/P tidak mempunyai batas waktu berapa lama perselisihan tersebut dapat diselesaikan, sehingga penyelesaian perselisihan bisa sampai bertahun-tahun. Malah ada yang sampai para pihak meninggal dunia atau majikan telah menutup perusahaannya.

Putusan dari panitia dapat dilaksanakan bila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diambil, tidak dimintakan pemeriksaan ulang kepada penitia pusat. Dan jika perlu eksekusi putusan tersebut dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri yang kewenangannya meliputi daerah hukum tempat kedudukan para pihak.

Dalam undang-undang ini intervensi pemerintah dimungkinkan, yaitu Menteri Perburuhan dapat membatalkan atau menunda pelaksanaan suatu putusan bila dipandang perlu untuk menjaga ketertiban umum dan kepentingan negara. Hal tersebut memang dapat dipahami karena yang mengangkat panitia-panitia tersebut adalah Menteri Perburuhan dan Ketua Panitia berada di bawah struktur kementerian perburuhan yang otomatis tunduk pada perintah menteri tersebut.

Yang aneh pada undang-undang ini ialah ketika putusan panitia tidak dapat dilaksanakan maka pelaksanaannya dapat dimintakan pada Pengadilan Negeri yang tidak tahu menahu adanya perselisihan tersebut, tapi diminta untuk melaksanakan putusan padahal dalam akhir setiap putusan P4D/P menyatakan bahwa putusan itu di bawah pengawasan ketenagakerjaan. Dan, yang menerima akibat dari pelaksanaan putusan yang berbelit-belit ini adalah buruh. Dalam undang-undang ini tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan hak buruh dan kewajiban majikan bila panitia telah memutuskan penyelesaian perselisihan tersebut.

Bagaimana dengan ketentuan di dalam UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta?

Prosedur penyelesaian pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini tunduk pada UU No. 22 Tahun 1957. Pada UU No. 12 Tahun 1964, disebutkan apa yang menjadi hak buruh, baik uang pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian lainnya. Walaupun besaran dari hak-hak itu diatur dalam Peraturan Menteri Perburuhan.

Dari kedua undang-undang itu dapat dilihat betapa panjang yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang timbul antara buruh dan majikan. Dengan perjalanan yang panjang tersebut belum tentu membuahkan hasil yang memuaskan bagi pihak buruh.

Jauh setelah keluarnya kedua undang-undang itu, pada tahun 1994 keluarlah Kep.Men.No.KEP.15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Perantaraan. Keputusan menteri ini memperkenalkan nama yang selama UU No. 22 Tahun 1957 dan UU No. 12 Tahun 1964 telah dilaksanakan, yaitu perundingan antara serikat buruh dengan pengusaha atau perundingan tingkat perusahaan adalah BIPARTIT, dan pegawai kepaniteraan yang memerantarai perselisihan perburuhan tersebut adalah PEGAWAI PERANTARA. Keputusan Menteri tersebut memerkenalkan adanya Penyelesaian Keluh Kesah sebelum menjadi sebuah perselisihan hubungan industrial atau pemutusan hubungan kerja (Pasal 3). Pada tahun 1996 barulah keluar Peraturan Menteri No.03/MEN/1996 yang mengatur jumlah besaran hak ayang diterima buruh apabila terjadi PHK. Peraturan ini kemudian pada tahun 2000 dirubah dengan Kepmennaker No. 150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

Pada era reformasi ada 3 (tiga) undang-undang perburuhan—yang disebut paket kebijakan dan undang-undang perburuhan—yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu: UU No. 21 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2003; dan UU No. 2 Tahun 2004. Keluarnya undang-undang itu merupakan terobosan bagi pemerintah karena selama kurang lebih 32 tahun tidak pernah mengeluarkan undang-undang tentang perburuhan, hanya memakai undang-undang peninggalan Orde Lama dan keputusan-keputusan menteri tenaga kerja. Akan tetapi kembali muncul pertanyaan apakah undang-undang ini dapat membantu buruh ketika muncul perselisihan hubungan industrial?

Fakta yang dialami oleh buruh dan serikat buruh dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2000 adalah masalah kebebasan berserikat (Pasal 28 UU No.21 Tahun 2000). Masih ada pengusaha yang alergi terhadap serikat buruh. Ketika buruh atau sekelompok buruh membentuk serikat buruh dalam perusahaan maka pengusaha akan membuat berbagai alasan supaya buruh itu di mutasi atau di-PHK. Dan, ketika tindakan tersebut diadukan oleh serikat buruh kepada pihak kepolisian karena siapa saja yang menghalang-halangi buruh masuk serikat buruh atau membentuk serikat buruh dapat dikenakan sanksi penjara. Jawaban yang diterima pengurus serikat buruh adalah, belum memahami peraturan mana yang dibuat menyidiknya karena peraturan pelaksana untuk itu belum ada. Maka muluslah pengusaha memutasi atau mem-PHK buruh yang masuk atau membentuk serikat buruh.

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Menurut UU No. 2 Tahun 2004

Ketika UU No. 2 Tahun 2004 ini dikeluarkan oleh pemerintah yang menjadi hukum acara di PHI dan UU No. 13 Tahun 2003 sebagai hukum materiilnya—walaupun karena terpaksa, kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah berhasil membuat undang-undang baru sehingga penyelesaian perselisihan perburuhan tidak lagi memakai undang-undang peninggalan orde lama atau Kpe.Men-Kep.Men sebagai pelaksanaan UU No 13 tetap semakin banyak jumlahnya.

Bagaimmana penyelesaian perselisihan yang diatur dalam undang-undang ini, barangkali tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Karena undang-undang ini merupakan yang baru jadi masih segara dalam ingatan.

Yang mungkin perlu kita cermati dari isi undang-undang ini tidak berarti perselisihan yang ada antara buruh dan pengusaha makin mudah untuk diselesaikan. Karena ada yang baru yaitu: membuat gugatan, mungkin bagi pengusaha itu gampang karena adanya pengacara atau bagian legal perusahaan, bagi buruh ini sulit karena sumber daya buruh yang kurang atau sumber daya manusia yang ada pada organisasi serikat buruh/serikat pekrja sedikit yang memahami atau mengerti bagaimana menyusun gugatan dan beracara di pengadilan.

Memang dalam Undang-undang ini mengatur bahwa hakim dapat memeriksa gugatan, bila terdapat kekurangan maka masih dapat diperbaiki (Pasal 83 ayat 2). Tetapi hal tersebut akan memakan waktu yang lama kemudian pada tahap pembuktian dan saksi, yang dibutuhkan biaya juga waktu, maka makin sempurnalah penderitaan buruh sebagi pihak yang mencari keadilan.

Hukum acara yang berlaku pada PHI adalah hukum acara perdata (Pasal 57). Jadi sejak mengajukan gugatan, bukti dan saksi yang berlaku adalah hukum acara perdata secara umum dan menganut asas siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan.

Berdasarkan hal tersebut akan muncul persoalan baru, yaitu bila buruh atau serikat buruh yang menggugat pengusaha dan dalam persidangan diminta untuk mengajukan bukti dan saksi. Sementara kita mengetahui masih banyak pengusaha yang tidak memberikan lampiran surat-surat yang berkaitan dengan buruh kecuali surat peringatan. Dan, karena perselisihan itu mempunyai kaitan dengan hanya antara buruh dengan pengusaha dan lingkungan perusahaan, maka yang wajar menjadi saksi adalah orang-orang yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Kesulitan yang ada, ketika buruh menggugat, meminta buruh yang masih bekerja pada perusahaan yang digugatnya untuk menjadi saksi, biasanya buruh itu akan takut untuk menjadi saksi karena masih bekerja pada perusahaan tersebut. Ini yang selalu melemahkan gugatan dari buruh atau serikat buruh. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana perlindungan saksi dalam undang-undang ini agar buruh mau menjadi saksi ketika diminta oleh buruh atau serikat buruh untuk jadi saksi di persidangan.

Ketika pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dan salah satu pihak keberatan dan mengajukan kasasi, maka buruh akan menanti putusan yang waktunya entah sampai kapan. Memang undang-undang ini mengatur semua waktu prosedur berjalannya penyelesaian perselisihan perburuhan tersebut tahap demi tahap. Namun tidak ada yang menyatakan sanksi bila waktu tersebut tidak terpenuhi, dan terhadap kasasi, undang-undang hanya menyatakan bahwa pengajuan pernyataan kasasi 14 hari setelah putusan dibacakan atau setelah pernyataan salinan putusan sampai ke para pihak, namun tidak menyebutkan kapan atau berapa lama sesudah pernyataan kasasi itu diajukan, apakah bersamaan dengan pernyataan atau waktunya dihitung kembali 14 hari sesudah pernyataan? Karena pada Pasal 112 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa sub-kepaniteraan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung.

Keputusan yang final dan dapat dilaksanakan, karena ini bisa diajukan langsung ke PHI, yang mana hal tersebut berbeda pada waktu P4D/P putusan yang dapat dilaksanakan permohonan eksekusinya berbelit-belit. Ternyata permohonan eksekusi yang diatur dalam undang-undang ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, mungkin terhadap permohonan eksekusi yang berbentuk suatu barang atau benda akan mudah dilaksanakan. Akan tetapi bagaimana eksekusi terhadap putusan yang dipekerjakan kembali? Ini tidak diatur bagaimana melaksanakan eksekusi terhadap putusan ini. Hingga akhirnya putusan itu menjadi kemenangan di atas kertas.

Saat sekarang ini PHI keberadaannya masih pada pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota propinsi, maka pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan di daerah kabupaten haruslah melalui pengadilan negeri yang ada di kabupaten tersebut, dan ini kembali memakan waktu yang panjang.

Dari semua isi undang-undang tersebut, yang katanya merubah undang-undang yang lama merupakan undang-undang penyelesaian perselisihan perburuhan yang cepat, tepat dan murah, mungkin kalau dicermati secara mendalam itu masih jauh dari bayangan para buruh di Indonesia. Mungkin dari UU No. 2 Tahun 2004 yang khususnya itu hanya penyelesaiannya melalui pengadilan, selebihnya sama dengan undang-undang terdahulu.

Bagi serikat buruh, undang-undang ini memberikan tempat yang khusus untuk dapat tampil beracara dalam kepentingan pembelaan bagi anggotanya. Tetapi pernah kita menyadari bahwa dengan adanya undang-undang ini telah memberi opini baru bagi buruh bahwa tidak perlu lagi menjadi anggota serikat buruh, karena undang-undang ini membolehkan penyelesaian perselisihan perseorangan. Berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1957 dan UU No. 12 Tahun 1964 yang memuat setiap perselisihan yang timbul antara buruh dengan pengusaha, maka penyelesaian perselisihan perburuhan itu dirundingkan pada serikat buruh. tetapi pada undang-undang ini memuat pilihan yaitu dapat dirundingkan pada pekerja/buruh apabila pekerja/buruh tersebut tidak menjadi anggota serikat buruh/pekerja.

Padahal sebuah serikat buruh yang mempunyai anggota yang banyak dan eksis sekalipun membutuhkan dana dan perjalanan yang panjang untuk dapat mengalahkan satu pengusaha, lalu bagaimana dengan satu orang buruh yang berselisih, apakah bisa bertahan? Dengan demikian maka kemungkinan yang muncul adalah menerima perjanjian di bawah undang-undang, menerima upah atau pesangon sesuai kehendak pengusaha memberikannya. Semakin lama hal tersebut berlangsung maka kembali lagi negara kita ke jaman perbudakan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 mengklasifikasikan perselisihan menjadi:

Perselisihan Hak;
Perselisihan Kepentingan;
Perselisihan PHK;
Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan.

Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan dapat diselesaikan pada PHI? Perselisihan ini yang makin menunjukkan bahwa UU No. 2 Tahun 2004 terpaksa keluar agar ada kesan di masyarakat bahwa pemerintah pada saat itu membuat terobosan baru terhadap dunia perburuhan Indonesia. Memang dalam Pasal 36 UU No. 21 Tahun 2000 mengatakan bahwa perselisihan antar SB/SP tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal perselisihan tersebut adalah tentang keanggotaan serikat buruh/pekerja pada satu perusahaan, yang mana pada Pasal 14 Ayat (2) sudah tegas mengatakan, ”dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/buruh yang dipilihnya”.

Memperhatikan kembali hakekat sebuah undang-undang dalam hal ini tentang perburuhan adalah: melindungi hak dan kepentingan buruh demi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal ini sekaligus merupakan amanat Konstitusi RI (Pasal 33 UUD 1945). Tetapi dalam perkembangannya belakangan ini keadaan buruh dan perburuhan kita masih sangat jauh dari harapan kalau tidak mau dikatakan semakin buruk sesuai amanat konstitusi yang disebut di atas. Niat baik pemerintah dalam hal perburuhan seolah-olah tidak terwujud di lapangan, karena sistem yang diberlakukan dalam menciptakan lapangan kerja adalah pinjaman dari luar negeri dan memaksakan investasi asing masuk. Padahal investor asing sangat menuntut banyak aturan-aturan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia yang tentu buruh Indonesia belum siap untuk itu. Akhirnya buruhlah yang menjadi korban dengan upah murah (standart minimum) yang diberlakukan dan sistem outsourcing.

Indikasi bahwa penderitaan buruh Indonesia bukan merupakan kejadian yang kebetulan tetapi diciptakan oleh para investor asing sebagai bagian dari arus globalisasi, neoliberalisme dan neokolonialisme.

Serikat buruh/pekerja yang ada tidak dapat berbuat banyak untuk anggotanya karena:

Awal perjuangan serikat buruh tentang kebebasan berserikat adalah filosofi: ”lebih baik banyak berkata satu daripada satu berkata banyak” karena selama orde baru hanya ada satu serikat pekerja yang dibolehkan berdiri. Tetapi kebebasan yang diperoleh belum dapat maksimal membela anggotanya karena tidak tertata dengan baik sebagaimana mestinya, bahkan gejala persaingan tidak sehat mulai bermunculan.
Gejala investor memerlemah pemerintah untuk melindungi masyarakat buruh semakin jelas kelihatan dengan menerapkan outsourcing dan buruh semakin tidak memperoleh kepastian hidup. Keadaan ini semakin buruk ketika sikap oknum dinas/jabatan terkait tidak memerlihatkan keberpihakannya kepada buruh sebagai pihak yang lemah dan memerlukan bantuan perlindungan.
Undang-undang yang ada membuat hilangnya hak-hak buruh karena mudahnya PHK tanpa pesangon dengan alasan status kerja adalah kontrak dan buruh akan semakin terfokus pada pemahaman tentang haknya hanya sebatas normatif atau kebutuhan hidup fisik. Mereka tidak akan pernah bangga sebagai warga negara/komponen bangsa yang berprofesi buruh sesungguhnya dapat menciptakan perubahan sebagaimana di negara-negara lain.

Demikianlah uraian ini disampaikan dengan catatan bahwa buruh di Indonesia masih penuh ketidakpastian seolah-olah berjalan dengan keadaan gelap gulita sehingga mata buruh yang sehat pun tidak berfungsi untuk melihat. Diperlukan secercah sinar untuk menerangi kegelapan tersebut, yaitu orang-orang yang berpihak kepada nasib buruh sebagai manusia yang harkat martabatnya sama dengan manusia lain, dan pembaharuan aturan-aturan perburuhan serta kebijakan pemerintah melibatkan buruh itu sendiri untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Sardo Mariada Manullang, S.H. adalah hakim ad-hoc PHI

Disampaikan pada Konferensi Hakim Ad-Hoc PHI Merekonstruksi Sistem Penyelesaian Hubungan Industrial untuk Keadilan, yang diselenggarakan oleh TURC tanggal 24 s/d 26 Agustus di Jakarta.

Pemiskinan Kekuasaan dan Agama

2009-02-03T08:15:00.000-08:00

Abdul Munir Mulkhan[1]

Mungkin menyakitkan melihat praktik keagamaan dan kekuasaan menyumbang pemiskinan (proletarisasi), selain kesenjangan moral pemimpin dengan rakyat. Ketika rakyat jatuh miskin dan mati kelaparan, pemimpin sibuk dengan kuasa dan surganya sendiri. Bencana dan teror menghantui seluruh sudut Tanah Air ketika jejak tsunami belum terhapus. Pohon Natal yang belum layu memberi harapan ketika rakyat telanjur lemah melangkah. Genta gereja diselingi gema takbir peziarah Haji yang bergegas ke TanahSuci membangkitkan gairah hidup ketika asa sudah pingsan.

Gejala pembiaran proletarisasi dalam praktik keagamaan dan kekuasaan memunculkan pertanyaan: ”apakah agama dan demokrasi memang bagi pembebasan umat dari pemiskinan, pembodohan, dan penindasan?” Vox populi vox Dei (suara rakyat cermin kehendak Tuhan) berhenti sebagai jargon yang kehilangan fungsi pemihakan rakyat ketika praktik ritual agama-agama lebih berorientasi surgawi (other worldly).
Pemihakan kaum proletar sering dituduh kekiri-kirian Marxis yang anti-Tuhan, sementara kritik atas ekonomi liberal (neoliberal) berubah menjadi ideologi anti-Barat dan Amerika.

Pembiaran proletarisasi terjadi dalam sistem sosial-ekonomi korup dan praktik ritual tanpa etika profetis (inner worldly) ketika aksi pemihakan pada kaum miskin hampir mustahil bebas misi suci penyebaran agama. Kemiskinan dan kebodohan kemudian menjadi komoditas pahala dan kekuasaan politik. Dalil kaadal faqru an yakuuna kufran (kefakiran penanda kekafiran) yang disalahartikan menjadi legitimasi pembiaran proleratisasi. Semakin saleh seseorang atau masyarakat, cenderung semakin tak peduli problem kemanusiaan otentik. Janji-janji kampanye segera dilupakan begitu pemimpin ditahbiskan sebagai wakil rakyat.

Teologi Pembebasan

Di sisi lain globalisasi dan formalisasi ritual semakin membuat kaum miskin dan wong cilik terasing dari komunitas keagamaan. Kelas elite yang berpeluang memperoleh janji surgawi sering berkolaborasi dengan penguasa korup. Sejak beberapa dekade lalu, gejala ini melahirkan Teologi Pembebasan.

Kemajuan teknologi dan kemakmuran ekonomi bangsa-bangsa Barat yang Kristen dan Katolik dibayar sekularisasi. Negeri-negeri Muslim yang menolak sekularisasi menderita kemiskinan dan perlakuan tidak adil. Bangsa-bangsa maju dan makmur diberi label kafir sebagai aktor proletarisasi. Bersama yang tidak sefaham dan seagama (the others), negeri-negeri maju tersebut kemudian sasaran kemarahan yang harus dihancurkan.

Dari sinilah, praktik kenabian Musa As, Isa As (Kristus), Muhammad SAW, dan Sidharta Gautama memberi pelajaran berharga mengatasi jebakan proletarisasi. Soalnya bagaimana menerjemahkan profetisme (praktik kenabian) itu ke dalam aksi konkret pemihakan pada kaum proletar. Praktik kekuasaan dan keagamaan tanpa etika profetik cenderung korup dan menjadikan demokrasi sebagai legitimasi kejahatan politik dan ekonomi.

Demokrasi cenderung dimanfaatkan bagi kepentingan elite agama dan penguasa seperti terlihat dalam sikap mau menang dan benar sendiri. Nasib kaum proletar makin mengenaskan ketika tidak ada jaminan surgawi hanya karena miskin. Kemiskinanlah penyebab kaum proletar gagal menguasai kitab suci dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan.

Kemiskinan pula yang mendorong aksi radikal mengubah nasib duniawi dan nasib surgawi dengan kekerasan dan kematian. Gejala yang disebut Teologi Mileniaris (Al-Mahdi) itu melatarbelakangi berbagai gerakan revolusioner dan aksi jihad bunuh diri. Hanya ada satu jalan pengubah nasib duniawi dan nasib surgawi, yaitu kehancuran the others dengan segala argumen. Inilah akar konflik dan kekerasan dalam terorisme yang mengglobal.

Pembebasan rakyat

Bagaimanapun diperlukan jalan damai melawan terorisme dengan pembebasan rakyat dari jebakan proletarisasi. Melalui tafsir profetis praktik ritual difungsikan bagi promosi kesejahteraan seluruh umat manusia. Istitho’ah (kemampuan) berhaji diberi makna sosial, Sinterklas dan ritual kurban dikelola sebagai aksi konkret melawan terorisme, proletarisasi, dan hasrat korup.

Tafsir profetis bisa dipenuhi ketika wahyu dan tradisi kenabian tidak diperlakukan sebagai teks mati yang haram ditafsir ulang. Agama yang suci bukan diletakkan sebagai negasi budaya yang menyejarah yang terus berubah. Konstruksi ajaran susunan ulama ribuan tahun lalu tidak diterima secara taken for granted sebagai kesempurnaan suci dengan sendirinya (an sich). Tuhan dengan wahyu-Nya dimaknai berbicara secara online (langsung) kepada umat manusia dalam dinamika sejarah yang terus berubah.
Tanpa tafsir profetis mungkin Tuhan telah dibunuh pemimpin agama hingga tak lagi menunjukkan kuasa-Nya mengubah nasib kaum proletar seperti kritik Nietzsche. Pemimpin agama dan politik gagal mendengar jeritan jutaan rakyat yang jatuh miskin dan kelaparan, ketika Tuhan Yang Hidup tidak ditafsir dalam aksi profetis. Atau, hari-hari mendatang di tahun 2006 akan tetap dihantui aksi-aksi teror atas nama kesucian agama dan janji surgawi dengan pemimpin yang tak peduli nasib rakyat.

[1] Budayawan dan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tulisan ini diambil dari:

http://www.arsipindonesia.blogspot.com/2006/01/amunir-mulkan-pemiskinan-kekuasaan-dan.html

http://www.kompas.com/kompascetak/0601/06/opini/2342773.html

QUO VADIS PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

2009-01-21T02:25:00.000-08:00

Oleh: Gayuh Arya Hardika, S.H.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menggantikan keberadaan P4D/P. Keberadaan PHI merupakan amanat dari UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, tetapi PHI baru diresmikan pada bulan Januari 2006. Dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tersebut maka UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (LN Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227) dan UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta (LN Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686) dinyatakan tidak berlaku lagi. Sementara semua peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPHI.

Sejak awal keberadaannya, PHI telah menuai kritik yang berkaitan dengan, pertama, digunakannya hukum acara perdata sebagai dasar beracara di PHI. Ini yang menjadi persoalan, karena dengan demikian hal tersebut dapat mempersempit kesempatan buruh untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak mereka yang dilanggar. Dari pengalaman selama ini, banyak perkara perburuhan yang diajukan ke PHI tidak dapat diterima karena masalah formal gugatan. Ini mengindikasikan bahwa PHI terlalu ketat berpegang pada hukum acara perdata. Persoalannya, tidak semua pihak yang berperkara di PHI, terutama pihak buruh, menguasai hukum acara perdata.

Hal ini terbukti ketika UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI mulai efektif berlaku dan sejak PHI di ibu kota 33 provinsi dibentuk pada tahun 2006 hingga tahun 2008. Dalam banyak kasus, PHI mempunyai karakter terlalu ketat pada aturan prosedural yang mana hal itu [telah] menghambat akses buruh, khususnya penggunaan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui PHI itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak Serikat Buruh yang kekurangan—bahkan hampir tidak mempunyai sama sekali—sumber daya manusia yang mampu memahami teknis hukum beracara di pengadilan. Jangankan yang berpengalaman, orang yang paham tentang system dan mempunyai pengetahuan yang cukup akan teknik beracara masih sangat minim di kalangan Serikat Buruh. Terutama serikat buruh kecil dan/atau di tingkat basis (unit kerja).

Kedua, terkait dengan kemampuan PHI untuk menyelesaikan beragam perkara perselisihan perburuhan secara adil. Di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI disebutkan bahwa perselisihan yang merupakan kompetensi absolut dari PHI ialah meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh/organisasi pengusaha.

Pada konteks demikian itu, PHI dituntut tidak hanya adil dalam mengambil keputusan, melainkan juga harus sensitif dengan persoalan dan pelbagai perlakuan tidak adil yang dialami buruh selama ini. Banyak ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak buruh yang telah dijamin hukum selama ini sukar dibuktikan. Sehingga apabila kemudian PHI hanya melihat persoalan secara legalistik-formil dan terlalu kaku pada hukum acara yang berlaku, maka banyak persoalan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas yang bersandarkan pada keadilan substansial.

Ketiga, berkaitan dengan mental korup yang melanda sebagian aparat penegak hukum, dan masih kentalnya mafia peradilan di tubuh lembaga yudikatif. Keadaan yang demikian ini dikhawatirkan dapat menyebabkan PHI “terbeli” sehingga tidak pernah serius menangani perkara yang diajukan oleh buruh.

Namun demikian, di sisi yang lain pada saat yang bersamaan, banyak harapan ditujukan kepada PHI. Secara normatif, ada beberapa ketentuan pasal dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang sebenarnya merupakan ‘terobosan’ bagi kekakuan hukum acara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Maklum, sesuai Pasal 57 UU PPHI, hukum acara yang berlaku di PHI adalah hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain. Misalnya di dalam Pasal 96 Ayat (1) UU PPHI. Pasal ini merumuskan, majelis hakim harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja. Putusan sela ini dijatuhkan pada persidangan pertama jika nyata-nyata pengusaha tidak membayar upah dan hak lainnya selama proses PHK. Bahkan untuk mendukung putusan sela yang dijatuhkan hakim, UU NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PPHI pada Pasal 96 ayat (3) memberikan wewenang kepada hakim untuk memerintahkan sita jaminan atas aset perusahaan.

Walaupun secara umum PHI menggunakan hukum acara perdata, tetapi menurut Pasal 91 Ayat (1), hakim dapat lebih ‘aktif’ dalam proses pembuktian di persidangan. Dengan lain kata, PHI dapat mengabaikan asas ‘siapa mendalilkan dia harus membuktikan’, hakim bisa memerintahkan siapa pun untuk menyingkap dokumen, seperti buku dan surat-surat yang diperlukan.

Terobosan lain yang di bawa UU PPHI ialah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 108. Ketentuan di dalam Pasal 108 ini mirip dengan ‘putusan serta-merta’ di dalam hukum acara perdata, yaitu putusan yang dapat langsung dieksekusi walaupun belum inkracht.

Berbagai ‘terobosan’ hukum pada konteks upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut pada dasarnya merupakan sesuatu yang lumrah. Berangkat dari pemahaman bahwa posisi tawar yang dimiliki buruh tidak setara dengan pengusaha, maka sudah seharusnya apabila terdapat ketentuan khusus di dalam PHI.

Namun demikian dalam praktik, ketentuan-ketentuan istimewa yang tertuang dalam UU PPHI tak pernah dilaksanakan di persidangan. Sebagai contoh, tak pernah ada putusan sela di persidangan pertama yang menghukum pengusaha membayar upah selama proses. Apalagi sampai keluarnya penetapan majelis hakim untuk melakukan sita jaminan terhadap perusahaan. Tak pernah ada pula ‘keaktifan’ hakim untuk memerintahkan para pihak menyingkap dokumen saat proses pembuktian berlangsung. Juga belum pernah ada hakim yang dalam amar putusannya menyatakan, “Putusan ini dapat dijatuhkan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan atau kasasi.”

Selain itu, PHI dinilai telah gagal melaksanakan tugasnya untuk memutuskan secara cepat, tepat, adil dan murah. Soal lain yang perlu dicermati dan segera dicarikan solusi adalah soal tata cara pengajuan gugatan terhadap suatu perusahaan oleh dua atau lebih serikat buruh yang berada di lokasi yang berbeda pula dengan pokok perkara yang sama. Hal ini untuk menghindari putusan ganda seperti yang terjadi dalam perkara perselisihan kepentingan di PT. Bridgestone Tire Indonesia, di mana ada dua PHI sama-sama memeriksa perkara yang sama, tetapi memberikan putusan yang berbeda.

Dari sekian banyak persoalan tersebut, pertanyaan yang layak untuk diketengahkan adalah apa penyebab dari kinerja PHI yang belum sesuai dengan harapan. Apakah berkaitan dengan pandangan yang berujung pada kekeliruan konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Apakah karena persoalan sumber daya manusianya? Apakah persoalan yang terdapat pada tataran regulasi yang megatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik dari segi hukum formal maupun materiil? Ataukah justru keberadaan PHI itu sendiri yang menjadi pokok persoalan?

Jika dalam kenyataannya PHI beserta mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan yang ada didalamnya dipandang bukan sebagai sistem yang efektif dan adil bagi buruh, lantas seperti apa alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih cocok bagi kita?

Menangkap Pesan Hari Buruh

2009-01-19T22:09:00.000-08:00

Pada 1 Mei, kaum buruh sedunia merayakan Hari Buruh Sedunia, atau yang biasa disebut May Day. Disebutnya tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia, secara historis merupakan hasil penetapan Kongres Federation of Organized Trades and Labor Union tahun 1886. Tanggal tersebut dipilih karena diilhami dari peristiwa pemogokan besar-besaran di Amerika Serikat pada tanggal 1 Mei 1884 yang digalang oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions menuntut pengurangan jam kerja dari 20 jam/hari menjadi 8 jam/hari.

Selain berbuah kemenangan dengan dikabulkannya tuntutan 8 jam kerja per hari, peristiwa tersebut telah memberikan suntikan moral bagi kaum buruh di belahan dunia lainnya. Hal ini ditandai oleh pengakuan dan juga penetapan Kongres Sosialis Dunia di Paris pada Juli 1889 tentang 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia.

Di tengah situasi ekonomi yang tertekan dan mengarah pada resesi global saat ini, banyak kepentingan kaum buruh yang dikorbankan. Mulai dari upah minimum yang masih jauh dari layak, rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pesangon yang saat ini masih digodog oleh pemerintah, merupakan contoh dari kebijakan yang mengorbankan kepentingan buruh. Dalam kondisi yang demikian itu, peringatan May Day mempunyai arti penting. Arti penting itu terkait tentang metode perjuangan kaum buruh. Peristiwa yang kemudian ditandai sebagai hari buruh tersebut memberikan pelajaran: untuk memperjuangkan kepentingannya, kaum buruh harus menyandarkan perjuangan pada kekuatan kaumnya sendiri. Untuk mewujudkan kepentingannya, kaum buruh tidak bisa menggantungkannya pada kekuatan di luar kekuatan kaum buruh.

Dalam suatu negara demokrasi, bekerja sama atau berafiliasi dengan partai politik untuk memperkuat penyuaraan aspirasi merupakan suatu hal yang wajar. Parpol merupakan kanal pengartikulasian kepentingan. Tapi bagi kaum buruh, hal itu tidak efektif. Dalam konteks keindonesiaan sekarang, hal seperti itu tidak membawa dampak positif yang signifikan. Berafiliasi dengan parpol pada waktu sekarang, bisa jadi hanya akan membuat kepentingan buruh tersubordinasi oleh kepentingan parpol. Situasi semacam ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, parpol lebih sibuk dengan urusan politik kekuasaan. Seperti jamak diketahui, sejak kebijakan otonomi daerah dan pemilihan langsung kepala daerah digulirkan, parpol sibuk dengan urusan persaingan untuk memenangkan jagonya masing-masing. Selain itu, semakin dekatnya Pemilu 2009 telah membuat parpol menyiapkan segala sumber dayanya untuk berusaha memenangkan pemilu tersebut. Memang sebagai organisasi politik, kegiatan politik praktis yang dilakukan oleh parpol merupakan hal yang wajar. Akan tetapi jika parpol hanya berkutat dengan soal politik praktis, hal tersebut tidak lagi wajar, karena sebenarnya parpol juga mengemban fungsi sebagai sarana pengartikulasian aspirasi rakyat.

Kedua, parpol sendiri belum mampu mandiri, terutama untuk soal pendanaan. Sebagian besar parpol pada kenyataannya selama ini belum mempunyai sumber pendanaan yang memadai―yang sifatnya tidak mempengaruhi independensi parpol―untuk memenuhi kebutuhan finansial menggerakkan roda organisasi dan program-programnya. Karenanya, sebagaimana yang kita saksikan selama ini, di sebagian besar parpol banyak pengusaha duduk dalam deretan kepengurusan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Fenomena itu terjadi oleh sebab sebagian besar parpol berlomba-lomba menarik minat kalangan pemilik modal untuk menjadi anggota dan mau menyumbang dana bagi parpol. Sedangkan pemilik modal sendiri mempunyai kepentingan agar lebih dapat mempengaruhi pemerintahan supaya menerbitkan kebijakan yang menguntungkan dari sisi bisnis.

Jelasnya, kondisi parpol saat ini cenderung berjalan dalam kerangka sistem yang oligarkis, sistem politik yang dikuasai oleh segelintir orang yang mempunyai modal. Masih bercokolnya beberapa ketentuan yang merugikan buruh di dalam hukum perburuhan, seperti sistem kerja kontrak dan outsourcing yang jelas-jelas merugikan buruh, dan tidak adanya upaya yang sungguh-sungguh dari parpol untuk menghapuskannya, adalah bukti nyata. Sehingga hampir tidak ada alasan yang masuk akal bagi buruh untuk menggunakan parpol sebagai alat menyuarakan aspirasi dan kepentingannya.

Peran Penting Serikat Buruh

Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam aktivitas produksi tenaga manusia tetap dibutuhkan, tak terkecuali pada industri yang telah memanfaatkan teknologi mesin dan robot untuk pengerjaan produksi barang/jasa. Ini berarti pada dasarnya buruh mempunyai potensi kekuatan untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam menuntut perbaikan kesejahteraan. Akan tetapi potensi hanya akan tinggal potensi apabila diantara kaum buruh tidak terbangun kekuatan yang solid.

Peristiwa yang menjadi cikal bakal peringatan May Day dikemudian hari itu juga memberikan pesan yang amat jelas. Perjuangan melalui kekuatan kolektif buruh merupakan sebuah keharusan apabila hendak menyuarakan aspirasi dan mendesakkan kepentingan di dalam konfigurasi sosial yang lebih luas. Artinya, perjuangan harus dibangun dengan cara berserikat dan melalui kekuatan serikat itu sendiri. Ini berarti serikat buruh merupakan tulang punggung dari perjuangan buruh, dan juga menyaratkan hadirnya serikat buruh yang kuat.

Kekuatan modal yang secara struktural lebih kuat—sehingga juga menempatkan pemiliknya mempunyai posisi yang lebih kuat secara sosial politik dan ekonomi—dibanding buruh di dalam perebutan pengaruh pada pembuatan kebijakan oleh negara merupakan hal yang sulit dibantah, namun bukan berarti tidak dapat ditandingi. Hanya kekuatan kolektif yang solid dan terorganisasi dengan baik yang dapat menandingi penetrasi kepentingan modal di dalam pembuatan kebijakan oleh negara.

Apabila di dalam diri kaum buruh sudah terbangun kekuatan kolektif yang solid dan terorganisasi rapi, akan mudah bagi kaum buruh untuk melakukan pengartikulasian kepentingan, penguatan tuntutan dan memberikan tekanan agar kepentingan buruh diakomodasi. Misalnya dengan jalan melakukan pemogokan seperti pada saat menyikapi rencana pemerintah melakukan revisi UUK ke arah yang lebih pro-pasar pada tahun 2006 lalu.

Sarana untuk membangun kekuatan kolektif buruh adalah melalui serikat buruh. Serikat buruh merupakan manifestasi kekuatan kolektif buruh. Karenanya bukan merupakan hal yang berlebihan apabila kita mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban dan tugas sebuah serikat buruh untuk membuka jalur-jalur komunikasi dengan serikat buruh lain dan menanggalkan sekat-sekat yang bersumber dari ego organisasi dalam rangka membangun kekuatan buruh yang solid dan massif sehingga mampu melindungi dan memperjuangkan kepentingan kaum buruh. Akankah serikat buruh dapat mewujudkannya? Semoga.

Oleh:

Gayuh Arya Hardika, S.H.

TUNTUTAN PENCABUTAN PERMENNAKER NO. 232 TAHUN 2003: AGENDA STRATEGIS GERAKAN BURUH

2009-01-19T21:45:00.000-08:00

Hampir setiap undang-undang yang berlaku selalu disertai dengan hadirnya peraturan pelaksananya. Baik itu berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, maupun peraturan lain yang secara hierarkis tingkatannya di bawah undang-undang. Namun demikian, walaupun posisi dan statusnya hanyalah sebagai peraturan pelaksana, ia relatif berdiri sendiri. Hal ini karena apabila peraturan induknya, yaitu (suatu) undang-undang, dicabut keberlakuannya, tidak semua peraturan pelaksananya otomatis menjadi tidak berlaku. Peraturan pelaksana tersebut masih tetap berlaku; masih menjadi hukum positif sepanjang tidak ada peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan yang setingkat, mencabut keberlakuannya.

Posisi Permennaker No. 232 Tahun 2003

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa saat ini yang menjadi akar persoalan dari semakin memprihatinkannya nasib kaum buruh di Indonesia ialah keberadaan UU No. 13 Tahun 2003. Oleh karenanya, tuntutan agar UU No. 13 Tahun 2003 yang disuarakan oleh buruh merupakan sesuatu yang amat rasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda perjuangan buruh kekinian.

Penyuaraan tuntutan pencabutan UU No. 13 Tahun 2003 memerlukan iringan aksi massa—demonstrasi dan mogok—agar tuntutan tersebut diperhitungkan oleh pemerintah dan parlemen. Tanpa diiringi dengan aksi-aksi massa, tuntutan buruh tidak akan mempunyai tempat di dalam pertarungan kepentingan yang ada, atau hampir mustahil didengarkan oleh pemerintah dan parlemen. Namun penyelenggaraan aksi-aksi penekan tampaknya tidak mudah sehubungan dengan keberadaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 232 Tahun 2003.

Mogok kerja para buruh merupakan sesuatu yang amat ditakuti oleh pemerintah dan para pengusaha. Sedapat mungkin hal tersebut diupayakan jangan sampai terjadi. Oleh karenanya, terhadap setiap aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh, baik pemerintah maupun pihak pengusaha berusaha dengan segala cara untuk mematahkan aksi-aksi tersebut. Salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah—yang berkolaborasi dengan pemilik modal—adalah membuat kategorisasi tentang mogok: mogok sah dan mogok tidak sah. Kategorisasi ini pada dasarnya adalah untuk melemahkan gerakan buruh sendiri serta di sisi yang lain untuk memperhalus pengekangan terhadap hak-hak buruh oleh negara.

Keberadaan perlindungan hukum yang diberikan kepada buruh yang melakukan mogok kerja sah sudah seharusnya tidak dibaca bahwa antara mogok kerja sah dan mogok kerja tidak sah terdapat perbedaan yang substansial. Buruh yang hendak melakukan mogok kerja sah harus memenuhi sejumlah persyaratan prosedural. Sementara prosedur yang dipersyaratkan tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan hak mogok itu sendiri dan mereduksi makna mogok kerja sebagai alat penekan dalam mendukung tuntutan-tuntutan yang diajukan buruh.

Tuntutan pencabutan UU No. 13 Tahun 2003 bukan merupakan tuntutan normatif, melainkan tuntutan politik. Dengan demikian, apabila buruh melakukan aksi mogok untuk mendukung tuntutan, aksi mogok tersebut tidak akan pernah masuk kategori sebagai mogok kerja sah.

Mogok kerja di dalam hukum positif yang berlaku dikonstruksikan sebagai akibat dari gagalnya perundingan[1]. Sementara “perundingan” di sini memuat arti atau berspektif bipartit[2]; perundingan antara buruh dengan pengusaha terkait dengan persoalan atau konflik yang terjadi antara mereka. Mogok kerja merupakan salah satu hak buruh yang baru dapat dilakukan sebagai akibat dari perselisihan di dalam hubungan industrial. Sedangkan perselisihan hubungan industrial itu sendiri dimaknai hanya dalam ruang lingkup antara pengusaha dan buruh (lihat: Pasal 1 angka 22 UU No. 13 Tahun 2003).

Konflik beserta tuntutan yang muncul di dalam hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha secara normatif dapat diselesaikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pun prosedur hukum yang ada dapat diterapkan dalam proses penyelesaiannya. Termasuk dalam hal ini ialah apabila buruh melakukan mogok kerja.

Namun berbeda halnya ketika yang dipersoalkan dan yang dituntut buruh ialah keberadaan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Tidak ada satu pun pasal di dalam peraturan perundang-undangan sektor perburuhan yang mengatur soal seperti ini. Sehingga kemudian tuntutan buruh tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum perburuhan yang berlaku. Oleh karenanya, apabila buruh melakukan mogok kerja sebagai bentuk tekanan agar tuntutannya dikabulkan, maka dengan mengingat ketentuan mogok yang berlaku saat ini dapat diprediksi bahwa mogok kerja tersebut hampir mustahil masuk kategori sebagai mogok kerja sah. Mogok kerja dalam hal ini bukan merupakan sebagai akibat dari gagalnya perundingan, sedangkan—sebagaimana telah disebut di atas—mogok kerja menurut Pasal 137 harus sebagai akibat gagalnya perundingan.

Jelasnya, mogok kerja yang dilakukan dalam rangka mendukung tuntutan yang mempersoalkan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan perburuhan yang diambil oleh negara, jika mengikuti logika hukum positif, akan termasuk kategori mogok kerja tidak sah. Maka kemudian peraturan hukum yang akan diterapkan terhadap aksi mogok kerja tidak sah tersebut ialah Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 232 Tahun 2003, karena di sanalah soal mogok kerja tidak sah berikut konsekuensi hukumnya diatur.

Salah satu konsekuensi hukum dari mogok kerja tidak sah yang diatur oleh permennaker tersebut ialah: pengusaha dapat memutus hubungan kerja apabila pengusaha telah melakukan pemanggilan secara tertulis untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok selama 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari buruh yang bersangkutan tetap melakukan mogok kerja.[3]

Arti Strategis Pencabutan Permennaker

Keberadaan konsekuensi hukum tersebut di atas, secara langsung mengancam keamanan kelangsungan kerja (security of job) bagi buruh. Pada gilirannya—di tengah sempitnya lapangan kerja di satu sisi, dan banyaknya jumlah pencari kerja di sisi yang lain sehingga terjadi persaingan yang ketat memperebutkan lapangan kerja yang ada—hal tersebut dapat menjadi semacam alat intimidasi dan memengaruhi kondisi psikologis massa buruh untuk mendukung dan melakukan mogok kerja menuntut pencabutan peraturan hukum yang merugikan buruh. Akibatnya, aksi-aksi yang diperlukan untuk mengiringi tuntutan pencabutan akan menemui kendala yang cukup serius. Padahal aksi-aksi tersebut mempunyai nilai yang strategis sebagai media penekan dan memperkuat posisi buruh dalam berhadapan dengan negara.

Walaupun di lapangan keberadaan konsekuensi yang diatur dalam permennaker tersebut dapat disiasati dengan menerapkan strategi aksi tertentu, misalnya strategi “zig-zag” (dengan pola: mogok-break-mogok-break-mogok)[4], namun menuntut pencabutan Permennaker No. 232 tahun 2003 merupakan sesuatu yang penting guna menopang tuntutan yang lebih besar—yaitu pencabutan UU No. 13 Tahun 2003 dan menggantinya dengan undang-undang yang lebih berpihak dan melindungi buruh.

Selain strategis dalam rangka untuk mendukung tuntutan pencabutan UU No. 13 Tahun 2003, arti strategis lain apabila permennaker tersebut dicabut ialah berada dalam rangka untuk mengawal pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru—apabila UU No. 13 Tahun 2003 dicabut keberlakuannya, atau diagendakan akan direvisi—agar lebih berpihak dan melindungi buruh. Sebagaimana telah diketahui, pembentukan suatu undang-undang merupakan proses politik yang diwarnai oleh banyak pertarungan pemikiran dan kepentingan. Oleh karena itu, proses pembentukan tersebut perlu dikawal agar kepentingan buruh dapat diakomodasi dengan baik.

Proses pembentukan suatu undang-undang bukan tidak mungkin memakan waktu yang cukup lama. Padahal agar kepentingan buruh dapat terakomodasi di dalam proses pembentukan sehingga kemudian dapat menjadi bagian dari undang-undang, proses tersebut perlu dikawal dengan cermat. Dalam pada itu, seringkali pula memerlukan tindakan-tindakan penekan (mogok dan demonstrasi) apabila arah dari proses pembentukan yang terjadi cenderung berjalan tidak seperti yang diharapkan. Dengan demikian, penyusunan kekuatan dan penggalangan aksi untuk mengawal proses pembentukan undang-undang agar mengakomodasi kepentingan buruh relatif akan lebih efektif apabila Permennaker No. 232 Tahun 2003 telah dicabut.

Bertentangan dengan Undang-undang

Selain karena alasan di atas, argumentasi lain yang dapat diajukan untuk menuntut pencabutan permennaker ialah permennaker tersebut bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 itu sendiri, khususnya asas pengupahan yang dipakai oleh UU No. 13 Tahun 2003, yaitu asas no work no pay.

Di dalam Pasal 145 UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa buruh yang melakukan mogok kerja yang sah berhak mendapatkan upah selama melakukan mogok kerja itu sendiri. Maka jika menggunakan metode penafsiran Argumentum a Contrario ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa buruh yang melakukan mogok kerja tidak sah, tidak mendapatkan upah selama jangka waktu mogok kerja yang dijalaninya. Ini sesuai dengan asas No Work No Pay yang dianut oleh UU No. 13 Tahun 2003 untuk soal pengupahan. Sedangkan Permennaker No. 232 Tahun 2003 yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 142 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, pada Pasal 6 Ayat (2) dan (3) justru memuat ancaman sanksi: selain tidak dibayar juga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan mangkir kerja yang mana kemudian atas dasar itu pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.

Konsekuensi yang diatur oleh Permennaker ini berlebihan dan bertentangan dengan asas yang terdapat di dalam UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah disebut di atas, juga melanggar hak buruh untuk memperoleh penghidupan yang layak, termasuk memperoleh dan mempertahankan pekerjaan sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945; UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Hak-hak Sipil dan Politik; serta Konvensi ILO yang menyebutkan bahwa pengaturan tentang mogok yang dibuat oleh suatu negara tidak boleh mereduksi makna dari tujuan mengapa mogok kerja diberikan sebagai bagian dari hak buruh.

Pemikiran untuk memunculkan agar pencabutan Permennaker No. 232 Tahun 2003 menjadi salah satu prioritas jangka pendek dalam agenda gerakan buruh memang bersifat parsial. Namun ia menjadi bagian yang penting dari gerakan buruh untuk membongkar akar persoalan yang menyebabkan nasib buruh dewasa ini kian memprihatinkan. Artinya, tuntutan pencabutan permennaker tersebut selain secara substansial adalah untuk membela hak-hak buruh yang dikebiri oleh keberadaan permennaker, juga sebagai strategi untuk mewujudkan tuntutan yang lebih besar, yaitu peraturan hukum yang mengakomodasi kepentingan dan berpihak kepada buruh. Dengan demikian pengetengahan tuntutan pencabutan permennaker tersebut harus dibaca sebagai agenda yang harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan agenda pencabutan beragam peraturan hukum lainnya yang memarjinalkan buruh.

[1] Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan, “Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”.

[2] Lihat Penjelasan Pasal 137.

[3] Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 232 tahun 2003 menyatakan, “Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis”.

Sedangkan ayat (3) berbunyi, “Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri”.

[4] Melakukan aksi mogok selama beberapa hari yang berada dalam “toleransi” Pasal 6 ayat (2) dan (3) Permennaker No. 232 tahun 2003, dan begitu memasuki hari di luar jangka waktu mogok tersebut dihentikan satu atau beberapa hari, kemudian melakukan aksi mogok lagi. Strategi ini ditujukan untuk menghindari jangka waktu 7 (tujuh) hari yang sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 6 ayat (2) dan (3) Permennaker No. 232 Tahun 2003.

MENAKAR POLITIK BURUH

2009-01-19T21:26:00.000-08:00

Sejarah serikat buruh di Indonesia pasca reformasi ialah sejarah fragmentasi dan perpecahan. Menurut Indrasari Tjandraningsih, hal tersebut merupakan bagian dari karakter serikat dan gerakan buruh di Indonesia. Serikat buruh, menurutnya, mempunyai 3 (tiga) karakter, yaitu fragmentatif, eksklusif dan perbedaann orientasi serikat (Mizuno et all, 2007:5). Hampir semua serikat buruh yang eksis hingga hari ini mempunyai pengalaman soal perpecahan. Perpecahan itu bukan dipicu oleh hal-hal yang sifatnya prinsipil, melainkan persoalan-persoalan praktis.

Banyak faktor yang menyebabkan perpecahan di tubuh serikat buruh. Mulai dari pengurus yang kurang mempunyai keterampilan berorganisasi, mudahnya syarat mendirikan serikat buruh, hingga faktor terlalu lamanya segelintir elite serikat duduk dalam struktur organisasi—yang mana hal ini membuat regenerasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan kemudian memicu ketidakpuasan kader-kader muda yang ada didalamnya.

Menduduki jabatan di dalam struktur suatu serikat buruh bisa menjadi batu loncatan untuk karir politik praktis. Karenanya, personel yang sudah mempunyai jabatan di suatu serikat, apalagi level federasi atau konfederasi, seringkali—sebagaimana pengalaman selama ini—berusaha sekuat tenaga dengan berbagai cara dan strategi untuk mempertahankan jabatan tersebut.

Sebenarnya, dengan duduknya seorang pengurus serikat buruh di dalam parlemen maupun jabatan politik di pemerintahan—secara teoritis dan masih menjadi perdebatan— bisa mendatangkan keuntungan bagi kemajuan gerakan buruh itu sendiri. Namun yang menjadi persoalan, terutama dalam konteks Indonesia, peran tersebut bergantung pada masing-masing individu yang bersangkutan.

Serikat buruh tidak atau setidaknya belum mampu mengontrol pengurusnya yang duduk di dalam suatu jabatan politik yang menggunakan serikat sebagai ”kendaraan” baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dari pengalaman selama ini, duduknya orang-orang serikat di legislatif maupun eksekutif tidak membawa pengaruh secara luas yang positif terhadap tuntutan buruh. Malah sebaliknya, kedudukan di serikat dan segala pengetahuannya tentang gerakan buruh dimanfaatkan untuk mempertahankan kedudukan di parpol, badan legislatif dan eksekutif.

Hal lain yang perlu diwaspadai sekaligus perlu diantisipasi dan dicegah terkait kegiatan politik yag dilakukan oleh serikat buruh adalah potensi menajamnya fragmentasi kekuatan gerakan buruh yang selama ini sudah terpolarisasi.

Membangun Sistem sebagai Prioritas

Agenda pemilu 2009 yang rencananya dilaksanakan bulan April depan, telah menarik perhatian serikat juga gerakan buruh secara umum. Sebagian serikat buruh yang ada berpendapat bahwa pemilu merupakan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi. Bahkan ada yang mendirikan partai politik dengan label partai buruh. Sementara tidak sedikit serikat buruh yang berpandangan bahwa pemilu tidak membawa arti positif bagi tuntutan dan aspirasi buruh. Dalam alam demokrasi, sah-sah saja mau berpendapat dan bersikap bagaimana selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bagi kelompok yang pertama yang memilih tidak mendirikan partai politik sendiri, pemilu selain sebagai jalan alternatif untuk mendesakkan kepentingan, juga mempunyai arti sebagai momen untuk menegaskan eksistensi organisasi. Dengan turut secara langsung dalam aktivitas politik praktis, yaitu dengan cara mendukung secara terbuka partai atau kandidat tertentu, serikat berharap bahwa tuntutan dan aspirasi buruh yang diperjuangkan serta eksistensi serikat buruh mempunyai tempat dan tetap diperhitungkan oleh para kontestan.

Jika pemikiran di atas menjadi pilihan aksi dalam menyikapi pemilu, wajar jika hal pertama yang dipikirkan ialah siapa subyek yang akan diusung dengan memerhatikan segala aspek yang mencerminkan kapasitas, kapabilitas dan integritas subyek tersebut. Namun demikian, hal lain yang seharusnya dipikirkan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh ialah membangun sistem yang memungkinkan serikat dan anggotanya dapat mengontrol secara efektif terhadap subyek yang diusung jika kelak terpilih. Dalam hal ini termasuk juga agar subyek yang diusung benar-benar mempejuangkan aspirasi dan kepentingan buruh. Setidaknya kepentingan anggota serikat yang mendukungnya secara terbuka.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa di antara serikat buruh yang ada sekarang ini, sebagian merupakan underbouw partai politik. Bahkan keberadaanya karena didirikan oleh partai politik sebagai kantong massa buruh dengan tujuan untuk menjaring suara buruh. Sementara kontribusi partai politik di dalam memperjuangkan tuntutan dan aspirasi buruh selama belumlah signifikan. Sehingga tanpa membangun sistem yang demikian tadi secara bersamaan dengan kegiatan politik (praktis) yang sedang atau akan dilakukannya, hanya menjadikan serikat buruh sebagai alat mobilisasi massa dan suara bagi segelintir elite politik yang menjadi kontestan.

Kaum buruh harus senantiasa sadar bahwa keberhasilan perjuangan dan gerakan bertumpu pada kekuatan buruh sendiri. Berpolitik merupakan hak dari setiap warga negara di alam demokrasi, namun hal penting yang tidak boleh dilupakan ialah menciptakan sistem politik yang sehat yang dapat mendorong usaha-usaha peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum. Membangun sistem yang demikian itu merupakan kebutuhan di tengah situasi politik yang cenderung oligarki.

Gayuh Arya Hardika, S.H.

volunteer Trade Union Rights Centre (TURC) Jakarta